Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) berdialog dengan pasien di RSUD Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) (ANTARA FOTO/Gecio Viana/app/kye)
Gempa bumi bermagnitudo 7,7 skala richter (SR) tidak hanya menyisakan kerusakan pada rumah warga. Infrastruktur pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT) ikut terpukul.
Bahkan, sekitar 384 fasilitas kesehatan dilaporkan terdampak gempa. Kondisi itu ditemukan Komisi IX DPR RI saat melakukan inspeksi langsung ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai, Flores, NTT.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan, kondisi di lapangan menunjukkan sebagian pelayanan medis harus dipindahkan ke area terbuka.
Iklan
Hari ini kami hadir di sini untuk melihat langsung fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Manggarai guna memastikan faskes yang ada berkapasitas penuh dalam melayani masyarakat terdampak bencana,”
ujar Charles dalam Kunjungan Komisi IX DPR RI di Ruteng, Flores, NTT dikutip pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Komisi IX menemukan sejumlah tenda darurat kini digunakan untuk menggantikan fungsi bangunan medis yang rusak.
Fasilitas sementara itu bahkan dipakai sebagai instalasi gawat darurat (IGD), unit radiologi, hingga ruang perawatan intensif bagi pasien bersalin.
Standar Operasional Kesehatan
Meski sarana fisik dalam kondisi terbatas, pelayanan terhadap korban luka dan pasien bersalin disebut masih berjalan sesuai standar operasional kesehatan.
Charles mengatakan, pemantauan terhadap sejumlah pasien juga menunjukkan kondisi ibu dan bayi yang menjalani persalinan di fasilitas luar ruangan relatif stabil.
Meskipun sarana fisik berstatus memprihatinkan, pasien yang menjalani pengobatan serta persalinan memiliki tingkat pemulihan klinis yang baik, dan hal ini menjadi indikator positif bagi kelancaran penanganan awal,”
ucapnya.
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak bisa menjadi pola pelayanan dalam jangka panjang. Komisi IX meminta pemerintah pusat segera melakukan intervensi, bukan sekadar mengandalkan fasilitas kesehatan darurat.
Harapan kami dengan peninjauan lapangan ini beserta jajaran Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan, terdapat intervensi terukur dari pemerintah pusat untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai,”
lanjut Charles.
Gubernur NTT Melki Laka Lena juga meminta pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang rusak segera dilakukan.
Menurutnya, rumah sakit lapangan hanya dapat menjadi solusi sementara, terutama untuk wilayah Ruteng dan Tepo.
Jadi kalau memang ada dukungan Komisi IX, khusus buat rumah sakit di Flores, ini saya rekomendasikan untuk bisa didukung agar segera dibangun,”
ujar Melki.
Ia menyebut kerusakan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak cukup masif. Tingkat kerusakannya beragam, mulai dari rusak sedang hingga bangunan yang hancur total dan tidak lagi dapat digunakan.
Berdasarkan data yang tercatat di posko kami di provinsi, terdapat sekitar 384 fasilitas kesehatan yang terdampak gempa,”
ungkapnya.
Angka tersebut menunjukkan pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada penanganan korban dan pemulihan layanan darurat.
Pemerintah juga harus menyiapkan rekonstruksi infrastruktur kesehatan agar warga tidak terus bergantung pada tenda dan fasilitas sementara.
Karena itu, Komisi IX DPR RI mendesak kementerian terkait menyiapkan anggaran khusus untuk perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang rusak berat maupun hancur.
