Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan setahun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2025 mengalami tekanan serius.
Hal ini tercermin dari anjloknya penerimaan negara, dengan defisit semakin melebar per akhir 2025 sebesar 2,92 persen.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan, penyesuaian program prioritas presiden mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pemeriksaan kesehatan gratis belum diimbangi dengan kinerja penerimaan yang baik. Ia menilai, memaksakan Program MBG berdampak buruk ke APBN
Ambisi Prabowo dengan memaksakan MBG, berbuah buruk pada APBN dengan peningkatan defisit anggaran yang akan menambah beban hutang,”
ujar Huda dalam keterangan resmi Minggu, 11 Januari 2025.
Celios dalam hal ini memberikan sejumlah catatan penting. Pertama turunnya realisasi penerimaan sebesar -3,3 persen, dan hanya 91,7 persen dibandingkan dengan APBN.
Penurunan tersebut disumbang oleh kinerja penerimaan pajak yang mengalami shortfall.
Realisasi penerimaan pajak hanya 87,6 persen dan turun sebesar Rp14 Triliun atau 0,7 persen dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini mengisyaratkan kinerja perpajakan pemerintahan Prabowo sangat buruk,”
tegasnya.
Kedua, penerimaan pajak yang buruk, Huda menjelaskan penyebab turunnya penerimaan pajak ini disumbang oleh penurunan penerimaan PPN dan PPnBM yang turun hingga 4,6 persen, atau turun Rp38,3 triliun.
Ia menilai, turunnya kinerja penerimaan pajak mengkonfirmasi bahwa daya beli sedang melemah yang sejalan dengan pertumbuhan konsumsi yang terus melemah. Begitu juga dengan PPh Badan yang mengalami penurunan 4,3 persen.
Geliat industri di tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan penerimaan pajak memberikan gambaran anomali terkait perekonomian kita yang melemah,”
terangnya.
Ketiga, belanja negara naik 2,7 persen atau Rp91,7 triliun di tengah realisasi penerimaan yang anjlok. Tercatat belanja pemerintah pusat, yakni belanja Kementerian Lembaga (K/L) naik tajam 129,3 persen.
Kenaikan tersebut didapatkan dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp51,5 triliun,”
ungkapnya.
Keempat, Huda mengatakan kondisi ini telah menyebabkan defisit APBN semakin melebar. Tercatat realisasi per 31 Desember, rasio defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melebar menjadi 2,92 persen atau Rp695,1 triliun, dari target outlook 2,78 persen.
Kondisi tersebut hanya berjarak 0,08 persen dengan ambang batas 3 persen sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketika melebihi ambang batas, pemerintah melanggar UU,”
tegasnya.
Kelima, Huda mengatakan bahwa keseimbangan primer juga mengalami pemburukan sebesar -Rp180,7 triliun atau setara dengan 285,3 persen dibandingkan APBN. Padahal di tahun 2024, keseimbangan primer hanya -Rp20,7 triliun.
Artinya pemerintah harus menambah hutang lebih banyak untuk membayar bunga hutang tahun berjalan. Pengelolaan APBN 2025 dilakukan dengan metode warung, asal-asalan, dan tidak sustain,”
tekannya.
Dengan demikian, Huda menilai ambisi presiden terkait MBG telah berdampak buruk ke APBN. Ia mengatakan, jika kebijakan ini terus dilakukan akan menjadi penyebab runtuhnya kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan nasional.
Jika dilakukan dengan manajemen keuangan seperti sekarang, program MBG, tahun depan meningkat menjadi Rp335 triliun akan menjadi penyebab runtuhnya kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan nasional. Program MBG juga yang akan meruntuhkan kepercayaan publik kepada pemerintah yang sudah rapuh,”
imbuhnya.
