Pemungutan suara pemilihan umum resmi dimulai di seluruh Jepang pada Minggu 8 Februari 2026. Pemilu ini menjadi momen krusial bagi Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang berusaha mengantongi mandat publik untuk melanjutkan agenda ekonomi dan kebijakan keamanannya bersama koalisi baru yang dipimpin Partai Demokrat Liberal (LDP).
Dikutip dari Xinhua, pada Senin 9 Februari 2026, Pemilu di Jepang ini berlangsung di tengah tantangan berat, termasuk hujan salju lebat di sejumlah wilayah yang dikhawatirkan dapat menekan tingkat partisipasi pemilih.
Takaichi berupaya memaksimalkan popularitas pribadinya demi mengamankan mayoritas kursi bagi koalisi LDP dan Partai Inovasi Jepang (JIP) di DPR Jepang yang beranggotakan 465 kursi.
PM wanita pertama Jepang yang dilantik pada Oktober lalu itu bahkan memasang taruhan politik besar. Ia menegaskan siap bertanggung jawab penuh jika target tidak tercapai.
Takaichi berjanji akan “segera mengundurkan diri” dari jabatannya apabila koalisi gagal meraih mayoritas di majelis rendah.
Pemilu kali ini diikuti hampir 1.300 kandidat yang memperebutkan total 465 kursi, terdiri dari 289 kursi daerah pemilihan tunggal dan 176 kursi perwakilan proporsional yang dialokasikan berdasarkan perolehan suara di 11 blok regional. Sistem ini membuat persaingan antar partai berlangsung ketat, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Biaya Hidup Naik, Janji Pajak Jadi Senjata Kampanye
Lonjakan biaya hidup menjadi salah satu isu utama kampanye. Sejumlah partai besar, baik dari kubu pemerintah maupun oposisi, berlomba-lomba menawarkan pemangkasan atau penghapusan pajak, khususnya pajak konsumsi atas bahan pangan. Isu ini dinilai krusial bagi pemilih yang terdampak inflasi berkepanjangan.
Di bawah kepemimpinan Takaichi yang dikenal berpendirian keras soal keamanan, blok penguasa mendorong agenda penguatan pertahanan nasional. Langkah ini diambil seiring memburuknya situasi keamanan regional.
Namun, meskipun tingkat dukungan terhadap kabinet tergolong tinggi, posisi koalisi sebelum parlemen dibubarkan tergolong rapuh karena hanya mengandalkan mayoritas tipis dan dukungan beberapa anggota independen.
Sekalipun koalisi Takaichi berhasil mengamankan mayoritas di majelis rendah, tantangan belum berakhir. Di Dewan Penasihat (majelis tinggi), blok penguasa masih berstatus minoritas. Artinya, dukungan partai oposisi tetap diperlukan untuk meloloskan rancangan undang-undang strategis.
Aliansi Reformasi Sentris Tantang Dominasi LDP
Pemilu ini juga menjadi panggung perdana bagi Aliansi Reformasi Sentris, partai oposisi baru hasil koalisi mendadak antara Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Komeito.
Mereka ingin membuktikan bahwa kemitraan tersebut bukan sekadar strategi elektoral dan menawarkan alternatif bagi pemilih yang resah dengan arah politik Jepang yang dinilai “cenderung kanan”.
Jajak pendapat media menunjukkan keunggulan yang semakin lebar bagi blok penguasa. Sebelum pemilu LDP menguasai 198 kursi, JIP memiliki 34 kursi, dan Aliansi Reformasi Sentris mengantongi 167 kursi.
Jepang mencatat sejarah dengan menggelar pemilu pada Februari untuk pertama kalinya dalam 36 tahun. Keputusan Takaichi ini menuai kritik karena cuaca ekstrem dinilai menyulitkan kampanye dan pemungutan suara.
Langkah tersebut juga memicu kontroversi karena berpotensi menunda pengesahan anggaran awal tahun fiskal 2026.
Isu China, Taiwan, dan AS Jadi Sorotan
Selain ekonomi dan pajak, pemilih juga menyoroti ketegangan diplomatik Jepang–China, pernyataan Takaichi soal potensi krisis Taiwan, dan hubungan strategis Jepang dengan Amerika Serikat. Rencana peningkatan belanja pertahanan pun mendapat pengawasan ketat dari publik.
Untuk mewujudkan ambisi lama merevisi Konstitusi, LDP harus meraih minimal 310 kursi atau dua pertiga dari total kursi DPR, sebagai syarat mengajukan perubahan sebelum referendum nasional. Pemilu ini pun bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan penentu arah masa depan politik Jepang.
