Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS), pada 30 Januari 2026, menerbitkan lebih dari 3 juta halaman terkait ‘Epstein Files’ sebagai bagian atas Undang-Undang (UU) Transparansi.
UU tersebut secara resmi ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Trump pada 19 November 2025.
Dalam file yang telah diunggah tersebut, terdapat lebih dari 2.000 video dan 180.000 gambar. Selain itu, file tersebut juga dikombinasikan dengan berbagai laporan tertulis, sehingga total produksi file hampir 3,5 juta halaman.
Berkas-berkas ini dikumpulkan dari lima sumber utama, termasuk kasus di Florida dan New York terhadap Jeffrey Epstein, kasus terhadap Ghislaine Maxwell, kasus-kasus New York yang menyelidiki kematian Epstein, kasus Florida yang menyelidiki mantan pelayan Epstein, beberapa investigasi FBI, dan investigasi Kantor Inspektur Jenderal atas kematian Epstein.
Departemen Kehakiman mengumpulkan materi dalam jumlah besar, dan materi yang tidak dipublikasikan terdapat ciri-ciri sebagai berikut:
• Terdapat duplikasi dokumen antara investigasi SDNY dan SDFL.
• Dirahasiakan berdasarkan hak istimewa proses musyawarah, hak istimewa pengacara-klien.
• Ditahan berdasarkan pengecualian dalam undang-undang (penggambaran kekerasan);
• Barang-barang yang bukan bagian dari berkas kasus Epstein atau Maxwell dan sama sekali tidak terkait dengan kasus-kasus tersebut.
Melansir dari situs Departemen Kehakiman AS, Senin 9 Februari 2026, lebih dari 500 pengacara dan peninjau dari Departemen berkontribusi pada upaya pemublikasian ini.
Selain itu, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York (USAO-SDNY) juga menerapkan protokol peninjauan tambahan untuk memastikan kepatuhan terhadap perintah Pengadilan yang mengharuskan Jaksa Amerika Serikat, Jay Clayton untuk menyatakan bahwa tidak ada informasi identitas korban yang akan dipublikasikan tanpa disensor.
Melalui proses tersebut, Departemen memberikan instruksi yang jelas kepada para peninjau bahwa penghapusan sebagian informasi harus dilakukan untuk melindungi korban dan keluarga mereka.
Lebih jauh, Beberapa gambar pornografi, baik komersial maupun bukan, dihapus sebagian informasinya, mengingat Departemen menilai bahwa semua perempuan dalam gambar-gambar tersebut adalah korban. Sementara untuk tokoh-tokoh penting dan politisi tidak dihapus sebagian informasinya.
Produksi file ini juga mencakup gambar, dokumen, atau video yang belum diverifikasi, karena semua yang dikirim ke FBI oleh publik termasuk dalam produksi file yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut.
Lalu, siapa Jeffrey Epstein?
Epstein adalah seorang miliarder asal Negeri Paman Sam, yang didakwa atas kasus perdagangan anak perempuan di bawah umur.
Dia juga dikenal sebagai manajer keuangan yang memiliki koneksi luas, dan telah bertahun-tahun dihantui oleh tuduhan bahwa ia melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan di bawah umur.
Dianggap sebagai ahli keuangan, Epstein pernah berkarib dengan Presiden AS Donald Trump dan mantan Presiden AS Bill Clinton.
Kemudian, ia ditangkap pada 6 Juli 2019 dan tidak mengakui kesalahannya atas tuduhan perdagangan seks, yang melibatkan puluhan gadis di bawah umur, bahkan korbannya ada yang berusia 14 tahun. Tindakan itu ia lakukan selama 3 tahun sejak 2002 – 2005.
Di tengah masifnya rilis dokumen tersebut, nama sejumlah tokoh Indonesia turut menjadi perhatian masyarakat luas. Di media sosial sendiri disebut-sebut adanya dugaan keterkaitan tokoh dari Indonesia dalam sebagian berkas Epstein.
Departemen Kehakiman sendiri memang sejak awal menegaskan, bahwa seluruh materi yang dirilis tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bukti keterlibatan individu tertentu.
Hal ini disebabkan sebagian dokumen, gambar, maupun video berasal dari laporan publik kepada FBI yang belum melalui proses verifikasi substansi.
Dengan kata lain, kemunculan nama atau referensi dalam dokumen, apabila ada, tidak serta-merta menunjukkan hubungan kriminal, apalagi kesimpulan hukum.
1. Hary Tanoesoedibjo
Dalam dokumen tersebut, nama konglomerat asal Tanah Air yakni Hary Tanoesoedibjo tertulis jelas. Bukan hanya pengusaha, Hary juga dikenal sebagai politikus. Karirnya hampir cermelang di Tanah Air.
Dalam dunia politik, Hary merupakan pendiri Partai Perindo, dan pernah tergabung dalam partai bentukan Surya Paloh yakni Partai Nasdem. Partai Hanura juga ikut menjadi jejak politik Hary Tanoe.
Dalam laporan berkas Epstein, nama Hary muncul dalam sebuah dokumen yang mencatat percakapan antara ‘Confident Human Source’ atau ‘Sumber Rahasia’ dengan FBI.
Bukan hanya keterlibatan bisnis, namun di dalam publikasi panjang Epstein itu terdapat kalimat “Indonesia CIA” yang ditulis sederet dengan nama Hary Tanoe.
Spekulasi semakin liar di sosial media, yang mulai mempertanyakan apakah pemilik MNC Asia Holding tersebut memiliki kaitan dengan badan intelijen asing, atau hanya sekedar perantara.
Dokumen yang viral tersebut menampilkan teks yang sebagian kalimatnya ditutup atau diblok dengan warna hitam (redacted), yang memicu ambiguitas dalam penafsirannya.
Hary ….(diblok warna hitam)… introduce him/her to the Indonesian CIA …(diblok warna hitam). Hary … speak Indonesian,”
tulis dokumen tersebut.
Ketidaklengkapan kalimat ini membuat konteks “Indonesian CIA” menjadi kabur.
Dokumen tersebut juga mengungkap peran Hary Tanoe sebagai miliarder dan keterlibatannya dalam pengembangan hotel-hotel milik Donald Trump.
Hubungan kedua pria itu memang jarak tersorot publik, namun kedekatannya mulai dipertanyakan saat dokumen Epstein dirilis.
File Epstein menuliskan bahwa Hary Tanoe membeli rumah Trump di Beverly Hills dengan harga ‘inflated’ atau lebih tinggi dari harga pasaran. Wajar saja banyak netizen berspekulasi berlebihan terhadap Hary Tanoe.
Namun, pada 2017 silam, Hary sempat mengatakan bahwa dirinya dan Trump sempat membangun dua proyek milik Presiden AS itu, satu berada di Bali, dan yang lainnya berada di Bogor, Jawa Barat.
Proyek tersebut adalah Trump International Golf Club Lido di Bogor, yang resmi dibuka pada Maret 2025.
2. Eka Tjipta Widjaja
Bola semakin bergulir dengan munculnya nama tokoh lain yakni Eka Widjaja, yang tercatat juga membeli rumah mewah milik Trump di Beverly Hills pada 2009 silam senilai US$9,5 juta.
Jika dikoversikan ke Rupiah, kurang lebih sekitar Rp160,2 miliar (nilai kurs Rp16.870). Transaksi fantastis ini tercatat dalam arsip Epstein.
Eka Widjaja merupakan pendiri Sinar Mas Group dan salah satu konglomerat asal Indonesia. Namun, pria tersebut telah meninggal dunia sejak 2019 lalu.
3. Kafrawi Yulianto
Warga Negara Indonesia (WNI) yang lainnya tercatat dalam berkas tersebut adalah Kafrawi Yulianto.
Seperti klaim Departemen Kehakiman AS sebelumnya, bahwa tidak semua nama yang dipublikasikan dalam Epstein Files berarti memiliki keterlibatan dalam skandal kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Banyak juga yang muncul adalah laporan mentah dan tidak terkait dengan skandal tersebut. Nama Kafrawi muncul karena pria tersebut tercatat pernah mengirim email pada Jeffrey Epstein.
Menariknya, dalam email tersebut Kafrawi menuliskan keinginannya untuk melamar pekerjaan di salah satu properti milik Epstein di New York dan Florida. Dalam pesan email pada 30 Maret 2013, Kafrawi memperkenalkan dirinya sebagai staf perhotelan.
Saya mengenal anda (Epstein) dan Giselle Maxwell dari mantan manager hotel saya. Nicholas Simmonds dan Edwina. Kami bertemu anda di kantor anda bersama teman perempuan saya yang bekerja sebagai tukang pijat di Parrot Cay,”
tulis Kafrawi dalam email tersebut.
Email lainnya juga sempat dikirimkan Kafrawi pada 4 Oktober 2012. Pria tersebut berusaha untuk bertemu Epstein.
Saya akan berada di Washington mulai 24 April hingga 5 Mei. Beritahu saya jika anda ingin bertemu!,”
tulis email lainnya.
Pesan itu pun mendapat balasan dari Epstein, hanya satu kata, gamang, dan tidak dijelaskan lebih lanjut apakah mereka akhirnya bertemu.
Bagus,”
balas Epstein.
Namun, dalam email lainnya, Kafrawi mendapatkan atensi dari Epstein. Pada 28 April 2014, Kafrawi sempat memberikan informasi kepada Lesley Groff, seorang terduga kaki tangan Epstein dalam skandal kejahatan seksual selain Ghislaine Maxwell.
Saya biasanya akan luang sekitar pukul 20.00 waktu Bali – Indonesia,”
tulis Kafrawi seperti sedang menjadwalkan janji temu virtual via Skype.
Selain salinan email itu, nama Kafrawi juga muncul dalam sejumlah dokumen lain, seperti curriculum vitae, surat lamaran kerja, hingga berkas visa.
Namun, dalam Epstein Files tidak ada bukti bahwa Kafrawi terlibat dalam skandal kejahatan seksual Epstein.
4. Joko Widodo (Jokowi)
Nama Presiden Ke-7 Jokowi muncul dalam beberapa dokumen berupa kliping pemberitaan dan laporan situasi politik di Indonesia.
Penyebutan tersebut hanya bersifat normatif, dan tidak berkaitan dengan komunikasi ataupun relasi langsung antara Jokowi dan Epstein.
Di pasar negara berkembang, peristiwa politik penting adalah pemilihan presiden di Indonesia. Minggu ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Widodo sebagai pemenang dengan selisih suara yang cukup besar. Meskipun calon presiden Prabowo kemungkinan akan menggugat hasil ini, para ahli strategi kami menolak intervensi konstitusional apapun (ASEAN Equity Strategy, A. Sarinah dkk., 13 Juli). Kami tetap optimistis terhadap prospek peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi struktural yang seharusnya memberikan dorongan siklus bagi pasar saham Indonesia setelah pemerintah terbentuk (lihat Indonesia, Sin Beng Ong, 22 Jul),”
bunyi dokumen Epstein tersebut.
Diketahui, banyak dokumen dalam arsip tersebut berupa kliping berita, laporan analisis, dokumen administratif, hingga komunikasi intitusional yang ikut disita dalam proses penyelidikan.
Oleh sebab itu, keberadaan nama seseorang di dalam arsip tidak otomatis menunjukan keterlibatan dalam kasus pelecehan seksual Epstein.
5. Sri Mulyani
Nama selanjutnya yang dirilis yakni Sri Mulyani. Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) RI itu ada dalam file dengan nama ‘JP Morgan Global Asset Allocation’ pada 25 Juli 2014.
Nama Sri Mulyani muncul dalam tiga berkas. Penyebutan tahap pertama berasal dari arsip internal World Bank IGroup, bukan dari dokumen pribadi milik Jeffrey Epstein.
File tersebut merupakan surel internal dan artikel komunikasi kelembagaan World Bank Group pada 18 JUni 2014 silam.
Pada berkas tersebut, mantan Menkeu RI itu tercatat sebagai Managing Director and Chief Operating Officer (COO) World Bank group.
Arsip tersebut membahas peluncuran Presiden’s Delivery Unit (PDU), yang merupakan sebuah unit strategis yang bertugas untuk memantau capaian pembangunan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga.
Unit delivery akan melengkapi dan memperkuat mekanisme pengukuran yang telah ada, termasuk kartu skor. Unit ini juga akan memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan tujuan yang telah disepakati para klien kami,”
tulis Sri Mulyani dalam dokumen internal tersebut.
Penyebutan kedua ada dalam kliping pemberitaan The New York Times dengan judul “Pollution Killed 7 Million People Worldwide in 2012, Report Finds”, yang terbit pada 25 Maret 2014. Penyebutan ketiga ada dalam artikel bacaan.
Kedua potongan artikel itu hanya mengulas dampak serius dalam polusi udara terhadap kesehatan global berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan studi Bank Dunia, yang berfokus pada negara seperti China dan India.
Patut diketahui, selain nama-nama tokoh asal Tanah Air, nama Indonesia setidaknya disebut sebanyak 902 kali.
Meski demikian, pembahasan yang dilakukan meliputi tema-tema yang berbeda, mulai dari pengiriman barang, invoice, hingga lampiran lain ke AS.
Secara spesifik, ada banyak nama Bali muncul dalam kumpulan dokumen terbaru terkait kasus Epstein.
Dokumen itu menyertakan sejumlah foro dan keterangan yang mengindikasikan adanya aktivitas di Pulau Dewata yang berkaitan dengan jaringan kejahatan tersebut.
