Bagi sebagian besar umat Muslim, Ramadan adalah bulan yang dinanti dengan suka cita. Namun, bagi para pelaku usaha mikro seperti pemilik warung sembako, menjelangnya bulan puasa seringkali menjadi periode yang memusingkan.
Tren kenaikan harga kebutuhan pokok yang berulang setiap menjelang hari besar keagamaan, terus menggerus modal pedagang dan menciptakan dilema di tengah masyarakat kelas bawah.
Kondisi ini dirasakan langsung oleh Miranti–bukan nama sebenarnya–seorang pemilik warung sembako asal Sukabumi, Jawa Barat.
Alih-alih meraup untung dari tingginya permintaan jelang Ramadan, ia justru harus memutar otak untuk bertahan di tengah melambungnya harga dari agen dan distributor.
Pengeluaran bertambah, modal berkurang,”
keluh Miranti saat menceritakan kondisi usahanya kepada owrite.
Ia menuturkan, tren kenaikan harga ini sebenarnya tidak hanya terjadi jelang hari besar, melainkan sudah terasa konsisten setiap hari dalam dua tahun terakhir.
Momen Ramadan hanya memperparah keadaan. Kenaikan harga pangan di tingkat agen memaksanya menaikkan harga jual, meski dengan perasaan dilematis.
Ia mengaku bingung menyikapi fenomena ini. Di satu sisi, ia takut kehilangan pelanggan. Sisi sebaliknya, pelanggannya pun masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang kesulitan ekonomi.
Demi bisa menyajikan hidangan layak seperti daging di awal Ramadan atau Lebaran, tak jarang pelanggannya terpaksa berutang.
Rata-rata yang ke warung menjelang puasa dan Lebaran malah suka berutang dulu demi bisa makan daging. Pengusaha warung juga mau tidak mau harus memutar otak mengeluarkan modal lebih untuk menyanggupi pesanan pelanggan, karena kadang kasihan juga (dengan keinginan pembeli),”
jelas Miranti.
Untuk menyiasati risiko, Miranti menerapkan strategi penjualan yang ketat namun tetap berempati. Ia menetapkan harga yang transparan sejak awal kepada pembeli alias sebelum membeli, pelanggan wajib mengetahui harganya. Hal ini demi tetap mencapai tujuan “barang keluar, dapur ngebul”.
Jika harga daging sapi di pasar menyentuh Rp150.000 per kilogram, ia menjualnya di harga Rp160.000 per kilogram—baik untuk pembeli tunai maupun yang berutang.
Khusus untuk komoditas berisiko tinggi dan mahal seperti daging sapi, ia hanya menyediakannya berdasarkan sistem pra-pesan (pre-order), berbeda dengan daging ayam yang dipasok setiap hari.
Miranti, yang juga merupakan guru honorer sebuah SD negeri, secara kritis menyoroti alasan klasik di balik kenaikan harga. Ia menduga kuat ada campur tangan kartel atau mafia pangan yang sengaja mempermainkan harga jelang hari besar.
Ia juga menepis asumsi bahwa kenaikan harga wajar terjadi karena masyarakat bakal mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
Apa karena pemerintah berpikir orang-orang pada dapat THR jadi banyak pemasukan? Padahal yang dapat THR hanya pekerja, dan itu pun tidak besar jika hanya karyawan biasa,”
kata Miranti.
Dia berpendapat pemerintah seharusnya melakukan preventif dengan menekan harga sejak awal Ramadan, agar seluruh lapisan masyarakat bisa menyambut bulan puasa dengan tenang.
Lantas, alih-alih menawarkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilainya membebani lantaran kewajiban membayar cicilan bulanan di tengah ketidakpastian omzet, Miranti berharap pemerintah mengintervensi langsung kepada pelaku usaha mikro.
Ia mengenang masa pandemi COVID-19, ketika pemerintah sempat memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro senilai Rp1,2 juta hingga Rp2,4 juta secara cuma-cuma.
Saat ini, insentif serupa berupa modal hibah Rp5 juta hingga Rp10 juta, misalnya, dirasa jauh lebih relevan untuk menyelamatkan warung kecil ketimbang KUR.
Perihal program Operasi Pasar atau Pasar Murah yang kerap digembar-gemborkan pemerintah sebagai solusi penekan inflasi, Miranti melihatnya dengan sebelah mata.
Ia tidak menganggap Pasar Murah sebagai pesaing bisnisnya, karena stok yang disediakan pemerintah biasanya sangat terbatas. Namun, ia mengkritik pelaksanaannya yang kerap salah sasaran.
Pasar murah itu sebaiknya untuk warga yang benar-benar kurang mampu. Kalau yang mampu, kadang suka beli lebih dari satu paket. Jadi mesti didata ulang atau sekalian saja untuk yang kurang mampu digratiskan, seperti (diberikan) Bantuan Langsung Tunai,”
tutur dia.
Pelana Kuda
Kenaikan harga bahan pangan pokok seolah menjadi “ritual” wajib setiap menjelang bulan suci Ramadan dan hari raya Idulfitri–dan hari besar lainnya.
Di tengah siklus tahunan ini, masyarakat kini dihadapkan pada variabel baru yang masif: pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah.
Tingginya kebutuhan konsumsi rumah tangga ditambah pengadaan logistik harian untuk jutaan porsi MBG memunculkan kekhawatiran: mampukah produksi nasional menanggung beban ganda? Apakah kenaikan harga di pasar ritel adalah bentuk “inflasi kebijakan” yang tak terhindarkan?
Kepala Biotech Center Universitas IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, berpendapat untuk saat ini stok pangan nasional tergolong dalam posisi aman, namun ada catatan bila program MBG diimplementasikan secara penuh (full scale).
Ya, sebenarnya cukup posisi saat ini, kecuali kalau MBG nanti sudah full. Kalau MBG benar-benar full, maka ada beberapa yang kurang, misalnya telur dan daging ayam. Dalam arti produksi dalam negeri sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan, akan ada defisit,”
kata Andreas kepada owrite.
Ancaman terbesar justru ada pada komoditas susu. Saat ini, ketergantungan Indonesia terhadap impor susu mencapai angka yang sangat tinggi.
Susu itu sudah naik terus. Impor susu Indonesia tahun 2025 meningkat, karena ketergantungan impor susu nasional saat ini sekitar 82 persen. Kalau produksi konstan tapi ada permintaan berlebih, wajar harga melonjak,”
jelas dia.
Sementara, untuk komoditas beras jelang Ramadan dan Lebaran tahun ini diproyeksikan aman. Hal ini karena momen hari raya bertepatan dengan panen raya yang jatuh pada Maret nanti.
Menyikapi lonjakan harga jelang hari besar, pemerintah seringkali melempar narasi adanya “mafia” atau “kartel” pangan yang bermain.
Andreas dengan tegas menepis narasi tersebut. Ia menyebut lonjakan harga murni karena hukum ekonomi biasa yakni penawaran dan permintaan (supply and demand).
Tidak ada permainan tengkulak maupun mafia. Saya tidak percaya tuduhan seperti itu. Kalau ada mafia, pemerintah punya kuasa, tangkap saja, selesai. Itu murni hukum ekonomi biasa,”
ucap Andreas.
Pergerakan harga pangan jelang Lebaran pun ia anggap selalu membentuk pola “pelana kuda”.
Menjelang puasa biasanya (harga) naik karena permintaan tinggi, ada kenduren atau upacara masyarakat. Tapi naiknya dalam satu pekan, lalu selama puasa (harga) turun. Menjelang Lebaran naik lagi, dan bertahan sekitar seminggu setelah Lebaran sebelum akhirnya turun lagi. Itu pola tahunan,”
urai Andreas.
Daripada menyalahkan mafia tanpa dasar, Andreas menyarankan pemerintah dan Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan saintifik yakni rutin mengkaji Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) serta menghitung stok awal tahun.
Melalui data MPP, pemerintah bisa menganalisis apakah kenaikan harga di pasar diakibatkan oleh ketidakwajaran rantai distribusi.
Kajian MPP ini kadang dilakukan BPS, kadang tidak. Padahal dari sana (pemerintah) bisa menilai apakah ada permainan. Kalau nilai MPP wajar sesuai komoditas, ya, tidak masalah. Misalnya, MPP cabai itu tinggi bisa di atas 50 persen, wajar karena cabai itu perishable food (mudah rusak). Tapi kalau MPP beras tiba-tiba melonjak 40 persen sampai 50 persen, itu pasti ada permainan,”
jelas Andreas.
Dengan melonjaknya harga pangan di pasar, apakah petani ikut meraup untung besar? Andreas membenarkan bahwa petani ikut menikmati kenaikan harga, namun keuntungan bersihnya (net margin) sebenarnya stagnan.
Dia mencontohkan, ketika harga cabai di konsumen Rp100.000, harga di tingkat petani bisa sekitar Rp45.000 sampai Rp50.000. Petani menikmati, tapi harga tinggi itu adalah kompensasi dari produksi yang sedang rendah. Kalau biasanya dapat menjual 2 ton, kemudian sekarang cuma bisa 1 ton, maka keuntungan bersihnya sama saja.
Kemudian perihal implementasi rantai pasok dalam program MBG. Secara konseptual, MBG didesain demi membangkitkan ekonomi perdesaan dengan menyerap langsung produk-produk petani lokal, sehingga memangkas rantai distribusi dari 4-5 titik menjadi hanya 2-3 titik. Namun, realita di lapangan berkata lain.
Idealnya seperti itu, rantai pasok dipotong sehingga menguntungkan petani. Tapi kenyataannya, silakan saja dilihat, (dapur) MBG dapat bahan produknya dari mana? Dari pasar, dari ritel modern. Kemasan semua. Tidak dari petani langsung yang bisa memangkas rantai pasok,”
ujar Andreas.
