Perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah, terutama eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dinilai membawa dampak besar terhadap tatanan geopolitik global. Situasi tersebut semakin memanas setelah kabar wafatnya Pemimpin Iran, Ali Khamenei.
Perubahan dinamika keamanan kawasan ini disebut telah menggeser konteks strategis berbagai inisiatif internasional, termasuk forum Board of Peace (BoP).
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, meminta pemerintah melakukan kajian ulang secara menyeluruh atas keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace.
Menurutnya, langkah evaluasi ini penting dilakukan secara serius dan komprehensif, mengingat perubahan situasi keamanan global yang signifikan.
Sebagai Anggota DPR RI periode 2019–2024, Mulyanto menegaskan bahwa sejak awal Indonesia selalu berpartisipasi dalam forum internasional dengan niat konstruktif untuk mendorong stabilitas dan perdamaian dunia.
Dalam isu Palestina, lanjutnya, Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta solusi yang adil berdasarkan hukum internasional dan prinsip hak menentukan nasib sendiri.
Efektivitas dan Kredibilitas Forum
Namun, Mulyanto menilai bahwa ketika aktor-aktor utama dalam arsitektur perdamaian justru terlibat dalam eskalasi militer besar, wajar apabila muncul pertanyaan terkait efektivitas forum tersebut.
Evaluasi terhadap partisipasi Indonesia dalam BoP, menurutnya, bukanlah reaksi emosional, melainkan respons rasional terhadap dinamika global yang berubah cepat.
Indonesia harus memastikan bahwa setiap keterlibatan dalam mekanisme stabilisasi atau keamanan kawasan tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta tidak mengurangi ruang diplomasi Indonesia dalam menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai pihak,”
kata Mulyanto.
Perubahan kebijakan strategis di negara-negara besar yang dipengaruhi dinamika politik dan hukum domestik juga menunjukkan tingginya volatilitas tatanan global saat ini. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia perlu menjaga fleksibilitas dan kemandirian dalam menentukan posisi di berbagai forum internasional,”
tambahnya.
Opsi Peninjauan Ulang hingga Pembekuan Partisipasi
Mulyanto berpandangan bahwa pemerintah perlu mengkaji manfaat serta implikasi strategis dari keanggotaan Indonesia di BoP.
Jika forum tersebut dinilai tidak lagi efektif dalam mendorong de-eskalasi dan penyelesaian konflik secara adil, maka opsi peninjauan ulang, termasuk kemungkinan pembekuan partisipasi, patut dipertimbangkan.
Meski demikian, ia meyakini pemerintah terus memantau situasi secara cermat dan akan mengambil keputusan terbaik sesuai kepentingan nasional.
Indonesia perlu terus memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang dan jembatan dialog, bukan sekadar bagian dari konfigurasi geopolitik yang tidak memberikan dampak nyata terhadap penghentian kekerasan dan perlindungan sipil,”
tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyanto mendorong agar hasil evaluasi tersebut disampaikan secara terbuka kepada DPR dan masyarakat luas.
Transparansi dinilai penting guna memastikan legitimasi demokratis serta dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri yang diambil.
Ia menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang pada amanat konstitusi untuk memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sembari menjaga integritas serta kepentingan nasional di setiap langkah diplomasi.
