Guru honorer berisiko dijadikan etalase moral untuk menyelamatkan persepsi publik atas belanja negara yang sejak awal dipertanyakan,”
kata Achmad dalam keterangan resmi yang diterima Owrite, Jumat, 26 Juni 2026.
Selain itu, Achmad menganggap hibah motor listrik untuk guru honorer dikhawatirkan akan menggeser fokus masyarakat, yang semula menuntut transparansi terkait pengadaan menjadi wacana bantuan.
Menjaga Fokus Publik
Ia menilai publik tidak boleh dihadapkan pada pilihan yang keliru karena dukungan kepada guru honorer dan tuntutan transparansi anggaran seharusnya bisa berjalan beriringan.
Yang diuntungkan secara politik adalah pihak yang berhasil mengubah narasi. Dari semula isu dugaan salah kelola pengadaan, narasinya dapat digeser menjadi negara membantu guru honorer,”
ujarnya.
Achmad menegaskan bantuan kepada guru honorer tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pertanyaan publik mengenai proses pengadaan motor listrik.
Selain itu, masyarakat dinilai berhak mengetahui urgensi, proses, spesifikasi, hingga manfaat dari pengadaan tersebut dan penggunaan anggaran negara.
Achmad pun meminta pemerintah menyelesaikan audit kebijakan, audit aset, dan audit hukum terlebih dahulu sebelum memutuskan pemanfaatan motor listrik BGN.
Guru honorer, menurut Achmad, juga tidak boleh dijadikan alat untuk memperbaiki citra kebijakan. Karena, mereka berhak memperoleh perhatian negara tanpa harus disangkut pautkan dengan kasus yang sedang berkembang sekarang.
Ia menambahkan, upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer seharusnya dilakukan melalui kebijakan yang menyentuh akar masalah. Mulai dari kepastian status kerja hingga penghasilan yang layak sebagai tenaga pendidik, bukan hanya melalui hibah motor listrik BGN.
