Perjanjian Dagang RI-AS Inkonstitusional, Koalisi Sipil Gugat Presiden ke PTUN

Koalisi masyarakat sipil resmi mendaftarkan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) terhadap Presiden Republik Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 11 Maret 2026.

Gugatan ini sebagai respons atas penandatanganan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dinilai cacat prosedur dan mengancam kedaulatan nasional.

Inti dari gugatan yang dilayangkan oleh gabungan organisasi sipil ini adalah tindakan Presiden yang menandatangani ART pada 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR serta tanpa partisipasi publik yang bermakna. Koalisi menilai tindakan tersebut melanggar Pasal 11 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara dalam keterangan tertulisnya mengatakan, bahwa ART bukan sekadar perjanjian dagang biasa, sebab secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia, dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat.

Sebelum mengajukan gugatan, pihaknya telah melayangkan surat keberatan kepada Presiden pada 23 Februari 2026. Namun, hingga batas waktu 9 Maret 2026, pihak Istana dilaporkan tidak menanggapi atau memberikan tindakan konkret apa pun.

Selain itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida menyatakan, ART adalah ancaman nyata bagi kebebasan pers dan keberlanjutan jurnalisme di Indonesia. Klausul yang melarang platform digital AS memberikan kontribusi kepada media nasional sama artinya membiarkan ekosistem pers dalam negeri mati perlahan. 

Publik berhak mendapat informasi berkualitas, dan itu hanya bisa dijamin jika media kita sehat secara ekonomi. Kami tidak bisa diam menghadapi ini,”

jelas Nany.

AJI menilai Article 3.3 ART tidak hanya secara langsung berdampak pada kalangan pers, tetapi pada kepentingan publik luas yang berhak mendapat jurnalisme berkualitas.

Merujuk kajian dalam gugatan, terdapat 16 poin konkret ketidakseimbangan The ART yang merugikan Indonesia, antara lain:

1. Indonesia diwajibkan mengimpor migas dari AS sebesar US$15 miliar (setara Rp253,3 triliun), memicu pelebaran defisit neraca migas.
2. Pencabutan hambatan sertifikasi non-tarif akan menyebabkan banjir impor pangan termasuk daging sapi, susu, dan keju yang berpotensi mematikan petani dan peternak lokal.
3. Indonesia wajib mengimpor komoditas pangan dari AS dengan kuota yang ditetapkan: kedelai 200.000 ton, jagung 100.000 ton, kapas 150.000 ton, daging sapi 50.000 ton, apel 26.000 ton, anggur 5.000 ton, dan lain-lain.
4. Penghapusan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian besar barang impor AS bertentangan dengan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 dan berisiko mematikan industrialisasi dalam negeri.
5. Kepemilikan absolut perusahaan asing di sektor pertambangan tanpa kewajiban divestasi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.
6. Klausul Article 6.5 huruf b dalam Indonesia–AS memaksa Indonesia membangun reaktor nuklir modular (SMR) di Kalimantan Barat bersama AS dan Jepang, yang berisiko tinggi bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, keuangan PLN, dan APBN.
7. Article 3.3 melarang Indonesia mewajibkan platform digital AS (Meta, Google, YouTube) mendukung media dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data, atau bagi hasil keuntungan.
8. Indonesia tidak boleh membatasi transfer data pribadi warga ke wilayah AS, bertentangan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
9. Penghapusan kewajiban sertifikasi halal bagi produk impor AS bertentangan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, padahal 87 persen penduduk Indonesia adalah muslim.
10. Terdapat klausul poison pill yang membatasi Indonesia menjalin kerja sama dagang dengan negara lain yang tidak sejalan dengan kepentingan AS, mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
11. Indonesia dipaksa memenuhi target pencampuran bioetanol 10 persen (E10) pada 2030, yang berpotensi mendorong ekspansi pembukaan lahan besar-besaran termasuk di Food Estate Papua.
12. Indonesia wajib mengizinkan jaringan pembayaran internasional milik perusahaan AS (Visa, Mastercard) memproses transaksi domestik, membatasi pengembangan sistem pembayaran domestik.
13. Pengadaan infrastruktur 5G, 6G, satelit, dan kabel bawah laut harus dikonsultasikan dengan AS, berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli.
14. Pemerintah Indonesia juga menandatangani 11 MoU dengan perusahaan swasta AS (non-state actor) setelah penandatanganan ART, seluruhnya tanpa konsultasi DPR.
15. Dalam ART, Indonesia diwajibkan memenuhi sekitar 214 ketentuan, sementara AS hanya menjalankan 9 ketentuan. Keadaan ini jauh dari semangat resiprokal yang diklaim.
16. Potensi retaliasi dagang dari mitra negara lain yang menilai ART memberikan diskriminasi terhadap produk negara di luar AS.

Melalui gugatan ini, koalisi memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk mengabulkan permohonan demi menunda pelaksanaan ART hingga ada putusan hukum tetap. Dalam pokok perkara, mereka meminta pengadilan menyatakan tindakan presiden sebagai perbuatan melanggar hukum dan membatalkan pengesahan perjanjian tersebut.