Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang dinilai sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di jalan raya telah menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani secara menyeluruh dan sistematis.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Korps Lalu Lintas Polri.
Tentu, kondisi keselamatan di jalan raya ini berada pada titik yang mengkhawatirkan, karena dengan populasi 287 juta jiwa, ini 2025 saja angkanya fantastis kecelakaan kita di lalu lintas, jadi menyentuh angka 26,33 per 100 ribu penduduk,”
ujar Saadiah, Jumat 13 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut, Saadiah mengungkapkan bahwa data kecelakaan lalu lintas menunjukkan tren yang memprihatinkan dari tahun ke tahun.
Pada 2024, jumlah kecelakaan tercatat mencapai sekitar 152 ribu kejadian. Angka tersebut bahkan meningkat pada tahun berikutnya.
Saya mengangkat data di tahun 2024, jumlah laka menyentuh angka 152 ribu per tahun. Sementara di tahun 2025 berdasarkan data Kepolisian RI angka laka naik menjadi 155 ribu 433 kejadian dengan korban meninggal dunia mencapai 75.550 jiwa,”
jelasnya.
Jauh dari Target Nasional Keselamatan Jalan
Menurut Saadiah, angka kecelakaan tersebut masih sangat jauh dari target nasional yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan.
Target nasional menetapkan batas angka kematian akibat kecelakaan jauh lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini.
Dimana angka ini menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar, hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan target rencana umum nasional keselamatan yang mematok ambang batas ada pada 9,53 kematian sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2022,”
jelasnya.
Saadiah juga menyoroti bahwa tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih berada jauh di atas standar keselamatan global yang ditetapkan oleh World Health Organization.
Ini fenomena yang tidak hanya menempatkan Indonesia jauh di bawah standar keamanan global WHO di bawah 10 per 100 ribu jiwa. Jadi kita berada pada 26,33, dan ini menegaskan bahwa risiko kematian di jalan raya masih menjadi ancaman nyata yang menuntut penanganan sistem yang lebih agresif,”
ungkapnya.
Mudik Dinilai Sebagai Pertaruhan Nyawa
Dalam konteks arus mudik, Saadiah menegaskan bahwa perjalanan masyarakat saat musim mudik tidak boleh dipandang hanya sebagai aktivitas rutin tahunan.
Menurutnya, perjalanan tersebut memiliki risiko keselamatan yang besar sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah.
Olehnya itu kami memberikan semacam masukan dan rekomendasi agar mudik ini tidak sekadar rutinitas pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain tetapi dia adalah pertaruhannya nyawa rakyat,”
ucapnya.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera itu juga mendorong adanya perubahan pendekatan dalam kebijakan transportasi nasional.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya fokus mengatur lalu lintas, tetapi juga harus memastikan keselamatan pengguna jalan secara menyeluruh.
Dengan angka fantastis ini yang menyentuh 26 per 100 ribu penduduk di tahun 2025 hampir 3 kali lipat dari target nasional harus ada pergeseran paradigma dari sekadar mengatur lalu lintas menjadi menjamin lalu lintas,”
paparnya.
Rekomendasi Kebijakan untuk Menekan Kecelakaan
Sebagai langkah konkret, Saadiah mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan guna menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
Catatan saya dalam rapat ini yang pertama adalah kebijakan keselamatan perlu diprioritaskan pada pengurangan tingkat keparahan kecelakaan,”
usulnya.
Selain itu, pengawasan terhadap kecepatan kendaraan di jalur yang memiliki risiko tinggi juga perlu diperketat.
Kedua, pengendalian dan pengawasan kecepatan di ruas berisiko tinggi perlu diperkuat secara konsisten dan kepatuhan penggunaan perlengkapan keselamatan khususnya bagi pengendara motor harus menjadi perhatian utama,”
ujarnya.
DPR Apresiasi Program Mudik Gratis
Saadiah juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang memperketat pembatasan perjalanan mudik jarak jauh sekaligus memperluas program mudik gratis bagi masyarakat.
Dan salah satu solusi yang diambil pemerintah yang kami apresiasi adalah memberikan pembatasan ketat mudik jarak jauh dan kompensasinya kapasitas mudik gratis yang saat ini dinaikkan lebih banyak lagi,”
kata Saadiah.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi strategi jangka panjang yang terus diperkuat melalui kolaborasi antara DPR dan pemerintah.
Ini tentu kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan kompensasi semacam ini juga bisa menjadi satu legasi antara Komisi V bersama juga dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan,”
pungkasnya.
