Wacana Presiden Prabowo Subianto akan menertibkan para pengamat dan tokoh masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah menuai sorotan tajam.
Langkah ini dinilai sebagai sinyal bahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia dan berpotensi mengembalikan negara pada sistem otoritarianisme.
Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menilai wacana tersebut sangat mengkhawatirkan, terlebih jika pemerintah sampai menggunakan instrumen negara seperti badan intelijen untuk mengawasi suara-suara kritis.
Pernyataan Pak Prabowo ingin menertibkan, bahkan menggunakan badan intelijen untuk data-datanya, itu jelas sebuah sikap yang menunjukkan arah demokrasi Indonesia ini bisa mengalami kemunduran kembali,”
kata Efriza kepada owrite, Senin, 16 Maret 2026.
Situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, publik baru saja dikejutkan oleh teror penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus.
Namun, di sisi lain, kepala negara justru mengeluarkan pernyataan yang terkesan menyudutkan kelompok kritis.
Efriza menyoroti kontradiksi dalam sikap presiden. Prabowo sebelumnya tegas menyatakan ketidaksukaannya terhadap laporan menteri yang bersifat “Asal Bapak Senang”.
Tapi dalam praktiknya, presiden justru terkesan reaktif saat publik atau pengamat memberikan data pembanding.
Reaksi Prabowo ini, menurut Efriza, diduga kuat lantaran sugesti atau asupan informasi yang kurang tepat dari para pembantunya di sektor ekonomi.
Si pejabat melaporkan bahwa ekonomi Indonesia dalam keadaan baik dan justru menuding pengamat yang memproyeksikan potensi resesi sebagai pihak salah.
Jadi ini kontradiksi sekali. Pernyataan Prabowo menyatakan tidak ingin para menterinya memberikan laporan ; asal bapak senang’ tapi di sisi lain, ternyata dia tak bisa melihat bahwa dia sedang diprovokasi atau dibuat sebuah argumen (seolah) ada kesalahan pengamat politik, pengamat ekonomi, dan masyarakat yang mengkritik pemerintah,”
jelas Efriza.
Ia mengingatkan bahwa mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga telah menyuarakan peringatan serupa.
JK menyoroti defisit anggaran luar biasa yang berpotensi memicu resesi, sebuah realitas yang kerap ditutupi oleh narasi positif dari pejabat terkait.
Sikap Presiden Prabowo yang cenderung membela menterinya dan menyalahkan kritik masyarakat dinilai membawa dampak domino yang berbahaya.
Jika diteruskan, hal ini dapat menciptakan budaya arogansi dalam Kabinet Merah Putih.
Antara lain, menteri dan pejabat akan merasa tidak pernah salah (kebal kritik) karena merasa selalu dilindungi oleh presiden atas dasar “keringat perjuangan” politik di masa lalu; ketika terjadi kegaduhan akibat kebijakan yang buruk (seperti polemik Makan Bergizi Gratis atau isu ekonomi), pemerintah menuduh rakyat sebagai penyebab kekacauan, bukan mengevaluasi kebijakan; pemerintah akan terjebak pada angka kepuasan publik yang dipoles, sementara realitas di akar rumput menunjukkan gejolak dan ketidakpuasan.
Semestinya Prabowo itu berpihak kepada masyarakat. Lebih baik Prabowo menyalahkan para menteri-menterinya, kenapa mereka (pemerintah) dikritik? Atau kenapa persepsi publik menganggap adanya resesi ekonomi? Itu yang harus dijawab,”
tegas Efriza.
Efriza pun memberikan catatan kritis bagi eksekutif maupun legislatif, untuk segera memperbaiki pola komunikasi politik dan evaluasi kebijakan:
- Presiden Prabowo diminta untuk tidak mudah percaya pada bawahan. Kritik masyarakat harus dilihat sebagai umpan balik yang menandakan adanya kesalahan dalam sebuah kebijakan, bukan serangan personal;
- Hentikan motif politik pribadi Menteri. Pejabat yang turun ke lapangan bukan untuk menyosialisasikan program, melainkan demi mendongkrak popularitas pribadi untuk kepentingan politik masa depan (seperti mengincar posisi Cawapres), padahal kinerja ekonominya sedang dipertanyakan.
- Anggota parlemen didesak untuk berani bersuara dan menjalankan fungsi pengawasannya. DPR tidak boleh hanya diam dan ikut menyalahkan masyarakat atau media sosial hanya karena merasa berada di barisan pendukung pemerintah.
Demokrasi itu kekuasaan diberikan oleh rakyat dan dijalankan kewenangannya oleh pemerintah, tapi legitimasi tetap ada di rakyat. Kalau (pemerintah) reaktif dan memaksakan kehendak, jelas pemerintahan ini bisa terjerumus kepada karakter otoritarian,”
ujar Efriza.
Semua polemik ini bermula ketika Presiden Prabowo menegaskan bakal menertibkan pengamat yang dia anggap rugi di bawah pemerintahannya.
Ia klaim pihak-pihak sama dengan koruptor yang merugikan negara, serta ia memiliki data intelijen perihal pengamat menerima duit dari kelompok tertentu guna membiayai mereka.
Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rezeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya, merasa rugi dengan pemerintah. Kami mau tertibkan,”
ujar dia dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026.
Respons Prabowo akibat itu setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan “ada pihak yang mengatakan ekonomi di Indonesia mengalami krisis”.
Pengamat-pengamat ada beberapa macam, menurut saya. Pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya, sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan patriotik,”
kata Prabowo.
