Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik.
Belakangan ini, program tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak. Salah satu bentuk protes datang dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kosgoro atau Gema Kosgoro.
Kelompok mahasiswa tersebut menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Gizi Nasional pada Senin, 16 Maret 2026.
Ajukan Empat Tuntutan
Dalam aksi tersebut, Gema Kosgoro menyampaikan empat tuntutan kepada Badan Gizi Nasional.
Tuntutan pertama adalah meminta penyelidikan terhadap dugaan praktik transaksi jual beli titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang disebut berkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap dugaan korupsi berupa markup anggaran pengadaan di Badan Gizi Nasional.
Menurut mereka, terdapat sejumlah pengadaan yang diduga mengalami pembengkakan anggaran.
Soroti Anggaran Pengadaan Motor Listrik
Ketua Gema Kosgoro, Agus, dalam orasinya menyinggung penggunaan anggaran negara dalam program tersebut.
Terkait masalah dengan pengadaan masyarakat Indonesia harus tahu, warga Jakarta harus tahu, pada tahun 2025, Badan Gizi Nasional menggunakan pajak kita sebagai warga negara Indonesia sebesar 1,2 triliun,”
kata Ketua Gema Kosgoro, Agus.
Ia juga mempertanyakan penggunaan dana tersebut, termasuk untuk pembelian kendaraan operasional berupa motor listrik.
1,2 triliun itu digunakan untuk apa? Yang pertama, membeli sepeda motor listrik merek Emo Mobility. Asal semua rekan-rekan tahu, warga Indonesia harus tahu, pembelian. Motor listrik ini ternyata masih banyak mengandung kontroversi,”
tambah Agus.
Desak Investigasi Keracunan Massal hingga Pembubaran BGN
Selain isu pengadaan anggaran, Gema Kosgoro juga menyoroti kasus dugaan keracunan massal yang dialami sejumlah siswa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
Mahasiswa mendesak agar investigasi terhadap kejadian tersebut segera dituntaskan secara transparan.
Sebagai tuntutan terakhir, mereka bahkan meminta pemerintah untuk membubarkan Badan Gizi Nasional apabila terbukti terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan program tersebut.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk kritik publik terhadap pelaksanaan program MBG yang saat ini tengah berjalan di berbagai daerah di Indonesia.
