Anggaran Boros MBG Dibongkar, Insentif Rp6 Juta untuk Semua Dapur Bakal Disikat Habis

Menurut Arum, selama ini besaran insentif diberikan dengan nominal yang sama tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur.

Kan tadinya, itu diubah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta. Kan yang dulu begitu,”

kata Arum usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.

Skema tersebut kini akan ditinjau ulang setelah BGN memperoleh data riil penerima manfaat di setiap SPPG.

Hasilnya akan menjadi dasar penataan ulang jaringan dapur sekaligus perhitungan insentif yang lebih proporsional.

Kalau nanti kita sudah mengetahui berapa riil penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut, mungkin kita akan gabungkan. Karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini,”

ujarnya.

Tak Ada Lagi Insentif Seragam

Arum menegaskan, insentif ke depan tidak lagi bersifat seragam. Tak hanya nominalnya yang berubah, BGN juga akan mengubah cara menilai kinerja pengelola dapur.

Selama ini, insentif dinilai terlalu berorientasi pada jumlah produksi makanan tanpa mempertimbangkan kualitas layanan.

Pemberian insentif itu enggak Rp6 juta, bisa tergantung dengan jumlah penerima manfaatnya,”

katanya.

Menurut Arum, sistem baru akan memasukkan sejumlah indikator, mulai dari kualitas makanan, keamanan pangan hingga standar operasional dapur.

Kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi,”

ujarnya.

Karena itu, BGN sedang menyiapkan sistem penilaian berbasis beberapa indikator atau composite assessment agar penggunaan anggaran lebih terukur.

Kita akan bikin beberapa composite untuk penilaian supaya enggak sekedar ‘oh pokoknya aku mau masak segini ya segitu dananya’,”

tandasnya.