Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengutak-atik kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Meski kebutuhan anggaran tahun ini mencapai Rp268 triliun, pimpinan baru BGN memastikan angka itu berpotensi turun seiring proses efisiensi yang sedang dilakukan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan pihaknya tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sasaran penerima manfaat program. Langkah itu dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan lebih tepat sasaran.
Belum Final
Namun, angka itu belum final karena masih menggunakan asumsi dan perencanaan yang disusun sebelumnya.
Kami meng-exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisiensikan lagi,”
kata Arum usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan anggaran MBG sebenarnya sudah mulai berkurang setelah Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian pada sejumlah pos anggaran.kata Arum usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Kan mungkin diingat ya, Pak Purbaya pernah menyampaikan Rp268 triliun. Lalu, dari Rp268 sebenarnya sudah ditarik ke RO BUN dan RO Directives, totalnya sekitar Rp43,89 triliun yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan,”
ujarnya.
Meski demikian, BGN masih mencari ruang efisiensi tambahan. Salah satu caranya adalah dengan memfokuskan program kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi.
Arum bilang proses penghitungan ulang masih berjalan dan belum dibahas secara final bersama Kementerian Keuangan maupun Bappenas.
Sekali lagi ini belum final karena belum dibahas. Tapi, yang jelas akan ada efisiensi lagi,”
katanya.
Menurut dia, efisiensi tak dilakukan dengan mengurangi tujuan program. Tapi, melainkan dengan memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat agar intervensi gizi pemerintah lebih efektif.
Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus,”
ujar Arum.
Selain memangkas kebutuhan anggaran, BGN juga sedang melakukan pembenahan tata kelola internal, mulai dari sistem data, sumber daya manusia hingga kualitas pelaksanaan program di lapangan.
