Pemerintah saat ini memilih untuk melakukan efisiensi anggaran Kementerian Lembaga (K/L) akibat perang yang memanas di Timur Tengah. Efisiensi dilakukan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melebihi batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan efisiensi anggaran K/L dilakukan karena perang di Timur Tengah masih berlangsung dalam hitungan minggu. Sedangkan untuk tiga skenario yang sudah disiapkan pemerintah, akan dilakukan jika perang sudah berlangsung lama minimal lima bulan.
Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran dan kita masih menggunakan maximum defisit itu 3 persen,”
ujar Airlangga dalam konferensi pes di Kemenko Perekonomian, Jakarta, dikutip Selasa, 17 Maret 2026.
Airlangga menyatakan, pemerintah tidak akan memangkas anggaran program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal ini karena program tersebut merupakan investasi jangka panjang.
Program unggulan tidak ada yang diubah, semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang,”
tegasnya.
Airlangga mengatakan, efisiensi anggaran K/L yang akan dilakukan pemerintah adalah menyasar pos belanja jasa, perjalanan dinas, hingga belanja peralatan.
Efisiensi itu bisa macam-macam, bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan. Kemudian dari masing-masing K/L juga ada program nanti yang bisa disisir,”
tuturnya.
Adapun terkait tiga skenario yang disiapkan pemerintah adalah menaikkan batas defisit di atas 3 persen. Namun, skenario itu akan diambil saat RI sudah mengalami krisis.
Jadi skenario yang kemarin dipaparkan adalah skenario perang yang relatif panjang lima bulan, enam bulan, 10 bulan. Karena kita lima bulan, enam bulan itu masih di dalam tahun anggaran sekarang, dan 10 itu sampai Desember,”
tuturnya.
Untuk skenario yang dibuat pemerintah ini dengan kenaikan minyak dunia di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipatok sebesar US$70 per barel, pergerakan nilai tukar rupiah, dan Surat Berharga Negara (SBN).
Skenario pertama dengan asumsi harga rata-rata minyak dunia sebesar US$86 per barel, dengan nilai tukar rupiah Rp17.000/dolar AS atau di atas asumsi makro yang sebesar Rp16.500. Kemudian pertumbuhan ekonomi dipertahankan di angka 5,3 persen, dan SBN 6,8 persen, maka defisit APBN akan sebesar 3,18 persen dari produk domestik bruto.
Lalu skenario kedua, harga rata-rata minyak US$97 per barel, dengan nilai tukar rupiah Rp17.300 per dolar AS, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, dan SBN 7,2 persen, maka defisit APBN akan sebesar 3,53 persen.
Sedangkan ketiga merupakan skenario terburuk atau pesimis, dengan harga minyak dunia mencapai US$115 per barel, kurs rupiah Rp17.500, pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, SBN 7,2 persen. Maka defisit APBN akan mencapai 4,06 persen.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa anggaran Program MBG yang sebesar Rp335 triliun pada tahun ini tidak akan dipotong oleh pemerintah.
Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah diterapkan dengan APBN 2026,”
ujarnya.
Dadan mengatakan, sudah melakukan diskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya mengatakan bahwa anggaran MBG non makan akan diefisiensikan. Dalam pembicaraan itu, anggaran MBG dipastikannya belum akan diutak-atik.
Tadi sudah kita bicarakan terkait dengan hal itu. Sementara kita masih belum ada perubahan,”
tuturnya.
