Prabowo Blak-blakan Ada ‘Deep State’ di Pemerintah, Bantah Batasi Ruang Demokrasi

Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan pemerintahannya membatasi kebebasan berekspresi dan membungkam kelompok kritis. 

Ia justru beranggapan saat ini pihaknya sedang bekerja menghadapi perlawanan dari kelompok deep state di dalam birokrasi dan institusi negara.

Hal tersebut untuk menanggapi kritik publik mengenai rentetan dugaan intimidasi terhadap aktivis dan jurnalis belakangan ini. Prabowo berpendapat tudingan negara membatasi kebebasan bersuara tidak berdasar. Ia mengambil contoh nyata dari kebebasan arus informasi yang terjadi di media sosial saat ini.

Presiden menilai ketiadaan intervensi negara terlihat dari bebasnya platform seperti TikTok, yakni berbagai macam kritik, hingga informasi hoaks sekalipun, dapat tersebar setiap hari tanpa adanya pembatasan atau pengekangan dari pemerintah.

Dia menekankan komitmennya untuk membangun pemerintahan dan aparat penegak hukum yang bersih. Namun, ia mengakui bahwa upaya tersebut tidak mudah karena tingginya resistensi dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri.

Prabowo secara blak-blakan menyebut adanya praktik deep state—kekuatan tersembunyi yang mengendalikan sistem dari dalam—yang bercokol di kementerian dan BUMN.

Kami menemukan deep state. Kami menemukan ada dirjen-dirjen yang berani melawan menteri, akhirnya kami pecat. Ada lembaga-lembaga yang merasa tidak boleh diaudit. Ini pekerjaan tidak ringan,”

kata Prabowo, Selasa, 17 Maret 2026, dalam pertemuan dengan beberapa tokoh di kediamannya di Hambalang.

Dalam kesempatan tersebut, presiden juga mengklarifikasi isu penangkapan ribuan demonstran pada unjuk rasa yang berujung ricuh pada Agustus 2025. Prabowo meminta publik untuk membedakan secara tegas antara penyampaian kritik yang sah dan tindakan kriminal.

Ia menegaskan tindakan anarkis, seperti upaya pembakaran fasilitas umum dan gedung institusi negara—termasuk Gedung DPR dan Kantor Gubernur—menggunakan bom molotov, tidak termasuk dalam kategori kritik, melainkan sudah tergolong sebagai tindakan makar dan kriminalitas.

Menutup pernyataannya, dia yang kini telah menjabat selama satu setengah tahun itu meminta publik untuk bersabar dan memberikannya waktu untuk membuktikan kinerja pemerintah, terutama dalam membersihkan negara dari para koruptor.

Dengan nada emosional, Prabowo menegaskan kembali sumpah jabatannya untuk membela rakyat dan menjaga negara dari kehancuran.

Percaya, saya sumpah untuk membela rakyat saya. Saya pertaruhkan jiwa saya berkali-kali. Saya tidak rela saya tinggalkan negara ini, pada saat saya dipanggil Tuhan, saya tidak rela ini jatuh ke tangan maling-maling, bandit-bandit,”

tegas dia.