(Part II) Tarif Meroket, Driver Ojol Nyaris Kolaps “Dicekik” Aplikator, Pemerintah Kemana?

Perubahan Pola Pemesanan

Di sisi lain, salah satu perusahaan ojek online terbesar di Indonesia, Gojek memberi tanggapan terkait ‘Krisis ojol’ yang belakangan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

Head of Driver Operations Gojek, Bambang Adi Wirawan mengatakan, pada periode akhir Ramadan dan menjelang libur Hari Raya Idulfitri, pihaknya mendapati adanya perubahan pola pemesanan atau lonjakan tingkat permintaan pada jam-jam sibuk, khususnya di area bisnis di pusat Jakarta.

Jam sibuk dimulai lebih awal dibanding hari-hari lainnya di luar bulan Ramadan, yakni sejak pukul 15.30, hingga mencapai puncaknya pada pukul 16.00-18.00 WIB.

Sedangkan pada periode akhir Ramadan, kami memahami bahwa sebagian dari mitra driver Gojek khususnya yang beroperasi di kota-kota besar, ada yang telah pulang kampung atau mudik dan memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya,”

ujar Bambang.

Dijelaskannya, data internal Gojek pada tahun 2025 menunjukkan bahwa para mitra kembali beraktivitas secara bertahap dalam minggu pertama hingga kedua setelah Hari Raya Idulfitri, seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat usai masa libur. 

Di luar hal-hal tersebut, faktor eksternal seperti cuaca hujan yang menyebabkan genangan di beberapa titik serta berakibat pada kepadatan lalu lintas turut mempengaruhi ketersediaan Mitra Driver.

Dengan demikian, orderan pelanggan di periode ini seringkali membutuhkan waktu tambahan agar dapat diterima oleh mitra,”

ujar Bambang dalam keterangan resminya.

Untuk mengantisipasi hal ini, pihaknya menghimbau pengguna agar dapat mengalokasikan waktu lebih dalam melakukan proses pemesanan maupun perencanaan perjalanan.

Dari sisi mitra driver, pihaknya akan mengimplementasikan skema tarif khusus yang berlaku di periode libur Hari Raya Idulfitri untuk meningkatkan peluang pendapatan mitra.

Terdapat pula insentif atau bonus pendapatan tambahan untuk mitra driver yang telah menyelesaikan jumlah order tertentu.

Langkah ini penting kami jalankan untuk mengapresiasi mitra driver yang tetap memilih melayani masyarakat di periode libur Hari Raya Idulfitri. Gojek senantiasa berkomitmen untuk memastikan kemudahan dan kenyamanan pengguna saat menggunakan layanan kami, serta di saat yang sama menawarkan ekosistem yang memberikan kesempatan bagi mitra driver mendapatkan penghasilan yang berkelanjutan,”

tutur Bambang.

Bisnis Kapitalis!

Sementara itu, Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno memberikan tanggapan keras terkait ‘krisis ojol’ selama Ramadan. Ia pun mewajari tindakan yang dilakukan oleh para pengemudi ojol karena potongan biayanya yang sangat besar,

Miris, itu bisnis kapitalis,”

tegas Djoko.

Djoko mengatakan, sejak awal ia tidak setuju dengan adanya aplikasi ojek online yang dikelola oleh swasta. Menurutnya, tidak wajar ketika perusahaan mengambil keuntungan hingga 40 persen.

Dari dulu nggak setuju, sampai sekarang nggak ada aplikasi, nggak punya aplikasi online, karena saya menentang, karena itu bisnis kapitalis,” 

tegas Djoko.

Di tengah ‘krisis ojol’ ini, menurut Djoko masyarakat sudah sangat ketergantungan. Padahal masih bisa mengandalkan angkutan umum, apalagi angkutan umum saat ini sudah bagus dan terintegrasi hingga ke kampung-kampung.

Saran Djoko, di tengah ‘krisis ojol’ ini masyarakat sebaiknya menggunakan angkutan umum. Pasalnya sudah banyak angkutan umum yang sudah terintegrasi dan bagus. Menurutnya kehadiran ojek online justru sudah merusak kota Jakarta.

Di Jakarta tuh orang (driver ojol) tidur di tepi jalan, kan kasihan. Ya habis gimana, lapangan pekerjaan nggak diciptakan,”

ucapnya. 

Perpres Lemah, Pemerintah Harus Turun Tangan

Terkait Perpres Ojol yang diajukan oleh pihak asosiasi ojek online, Djoko justru pesimis untuk diterbitkan oleh pemerintah. Pasalnya menurut Djoko benturannya sangat banyak dan dasar hukumnya tidak kuat.

Nggak usah Perpres-perpresan udah, pemerintah ambil alih aja. Kalau cuma Pepres nggak mempan, nanti kalau Perpres itu digugat lagi, bubar nggak kuat lho pemerintah, karena ini kan online, online ini cuma cara, nggak punya kekuatan hukum,” 

kata Djoko.

Menurut Djoko, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait ‘krisis ojol’ ini adalah pemerintah mengambil alih aplikasi tersebut. Dengan begitu, pemerintah bisa melakukan pembatasan dengan tidak semua orang bisa menjadi pengemudi ojek online.

Kalau sekarang kan cuma bikin aplikator senang, dia yang penting anggota, tapi bagi pengemudi engap-engapan, harus dibatasilah. Kalau pemerintah kan bisa melakukan pembatasan, nanti daerah yang atur,”

ucapnya.

Menurut Djoko, dengan adanya ‘krisis ojol’ ini, menjadi peringatan untuk perusahaan ojek online agar tidak semena-mena memotong tarif. Menurutnya, paling tidak tarif yang dipotong maksimal 10 persen.

Mereka bilang mau kasih uang Lebaran, paling berapa sih Rp50 ribu. Dan harus ada pembatasan. Negara juga nggak boleh menganggap ojek online ini sebagai lapangan pekerjaan, bukan, itu sampingan. Kecuali ditata dengan baik jumlahnya sekian, ini kan nggak bisa mensejahterakan. Kasihan aja, ini kerjaan sementara aja,”

tandasnya.