Kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan, yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah, dianggap belum efektif sebagai solusi menghemat energi nasional. Alih-alih menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini justru merupakan kebijakan terselubung sebagai pemindahan beban biaya dari negara ke masyarakat.
Berdasarkan laporan dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) manfaat efisiensi energi dari skema kerja WFH satu hari dinilai sangat terbatas. Menurut ISEAI, riset global telah menunjukkan pengurangan jejak karbon hanya berdampak sekitar 2 persen, jauh dari klaim penghematan dari pemerintah yang lebih besar.
Tinjauan mendalam terhadap riset global memberikan gambaran yang jauh lebih kompleks dan bahkan skeptis terhadap angka tersebut (angka yang diklaim Menteri Keuangan bahwa WFH satu hari seminggu berpotensi menghemat konsumsi BBM nasional hingga 20 persen). Studi komprehensif yang dilakukan oleh Cornell University dan Microsoft pada tahun 2023, yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), menemukan bahwa manfaat pengurangan jejak karbon dari sistem kerja hybrid (WFH) tidak bersifat linear,”
kata Senior Analis ISEAI Ronny P Sasmita, Kamis, 2 April 2026.
Minimnya, dampak tersebut dipicu oleh fenomena rebound effect, di mana pengurangan perjalanan ke kantor justru diimbangi dengan peningkatan aktivitas lain di luar rumah, seperti perjalanan sosial maupun rekreasi.
Di sisi lain, kebijakan ini juga dinilai memindahkan beban konsumsi energi ke tingkat rumah tangga. Pekerja yang menjalani WFH mengalami peningkatan biaya listrik antara 10 persen hingga 16 persen akibat penggunaan perangkat elektronik dan pendingin ruangan selama jam kerja.
Selain itu, kebutuhan konektivitas digital turut mendorong kenaikan biaya internet sebesar 5 persen hingga 12 persen per bulan. Dengan demikian, efisiensi yang dicapai pemerintah melalui pengurangan mobilitas tidak sepenuhnya menghilangkan konsumsi energi, melainkan hanya menggeser sumber bebannya.
Di Indonesia, risiko ini diperparah oleh kemungkinan transisi WFH menjadi work from anywhere (WFA). Karena hari WFH ditetapkan pada hari Jumat, terdapat kecenderungan bagi pekerja untuk melakukan perjalanan ke destinasi wisata guna memanfaatkan long weekend, yang pada akhirnya justru dapat memicu lonjakan konsumsi BBM nasional alih-alih menghematnya,”
ujar Ronny.
ISEAI juga menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa WFH satu hari lebih condong sebagai langkah jangka pendek, bukan solusi struktural yang mampu menyelesaikan persoalan efisiensi energi secara menyeluruh.
Sebagai perbandingan, penguatan transportasi publik dinilai memiliki potensi penghematan energi yang lebih signifikan dalam jangka panjang dibandingkan pembatasan mobilitas melalui WFH.
Laporan ISEAI tersebut juga mengingatkan bahwa tanpa perbaikan sistem kerja digital dan infrastruktur pendukung, kebijakan WFH berisiko tidak hanya gagal mencapai efisiensi energi, tetapi juga menambah beban ekonomi bagi masyarakat.
Tanpa sistem pengawasan yang sangat ketat, kebijakan ini berisiko menjadi pedang bermata dua yang hanya memindahkan titik kemacetan dan emisi dari pusat bisnis ke daerah pariwisata,”
imbuhnya.
