Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan ketersediaan LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg tetap aman meski terjadi kenaikan harga sejak 18 April 2026. Distribusi gas elpiji di seluruh wilayah Jakarta juga dilaporkan berjalan normal, maka masyarakat diminta tidak berlebihan membeli (panic buying).
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan merujuk pemantauan di lapangan, stok LPG nonsubsidi di tingkat agen dan pangkalan dalam kondisi stabil.
Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini stabil, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu,”
kata Ratu, dikutip dari beritajakarta.id.
Pihaknya juga berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas untuk menjaga kelancaran distribusi, serta mengantisipasi potensi peralihan penggunaan dari LPG 12 kg ke LPG subsidi 3 kg dengan memperkuat pengawasan dan edukasi kepada masyarakat agar subsidi tetap tepat sasaran.
Kami bersama Pertamina, Hiswana Migas, dan para pemangku kepentingan akan melakukan monitoring penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM, seperti restoran, kafe, dan perhotelan,”
ujar dia.
Faktor Harga Naik
Terkait harga, LPG 12 kg yang termasuk kategori nonsubsidi (non-public service obligation/NPSO) mengalami kenaikan Rp36.000 atau sekitar 18,75 persen (Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung); LPG 5,5 kg naik Rp17.000 atau sekitar 18,89 persen (Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung).
Kenaikan harga dipengaruhi berbagai faktor eksternal, seperti kenaikan harga kontrak LPG dunia (CP Aramco), peningkatan Indonesian Crude Price (ICP), serta kondisi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi global.
Ratu juga mengingatkan mekanisme pembelian LPG subsidi 3 kg masih mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, yakni wajib menggunakan KTP yang terdaftar dalam sistem Merchant Apps Pertamina (MAP), dan setiap transaksi dicatat sebagai bagian dari pengendalian distribusi tepat sasaran. Sedangkan Aparatur Sipil Negara dan masyarakat mampu diimbau tetap menggunakan LPG nonsubsidi.
Dampak kenaikan LPG nonsubsidi terhadap inflasi daerah relatif terbatas karena harga LPG 3 kg tetap stabil, Ratu juga memantau kondisi ini melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
