Rilis data pemerintah soal pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dinilai berada di atas ekspektasi rata-rata pelaku pasar yakni 5,39 persen–5,48 persen dari proyeksi awal.
Masifnya belanja APBN yang dilakukan pada awal tahun menjadi faktor peningkatan. Angka pertumbuhan tersebut digerakkan oleh faktor musiman yakni Idul Fitri dan tingginya konsumsi belanja oleh pemerintah pusat, bukan konsumsi rumah tangga.
Kalau konsumsi belanja pemerintah naik terlalu tinggi, berarti ada APBN yang dihabiskan di depan (awal tahun). Hanya untuk mendorong pertumbuhan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan konstruksi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih,”
kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, kepada Owrite.id.
Hal yang menjadi tantangan selanjutnya–ketika menghadapi kuartal II hingga kuartal IV–adalah apakah pertumbuhan bisa meningkat di atas 5 persen meski dorongan APBN berkurang? Sebab pertumbuhan karena faktor musiman berlaku saat masa Natal dan Tahun Baru yang terjadi Desember mendatang.
Bhima menyorot beberapa hal yang membuat pertumbuhan kali ini mencapai 5,61 persen, antara lain:
1. Kualitas Lapangan Kerja dan Fenomena “Makan Tabungan”
Di balik tingginya angka pertumbuhan, Bhima berpendapat persentase pekerja sektor informal justru merangkak naik. Hal ini merupakan bentuk mode bertahan hidup masyarakat. Contohnya, menggunakan tabungan dan pekerjaannya informal atau merupakan korban PHK. Angka pertumbuhan terbilang tinggi, namun tidak mencerminkan kualitas.
2. Anomali Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan Pelemahan Rupiah
Tingginya pertumbuhan ekonomi kuartal ini dinilai bertolak belakang dengan IKK Bank Indonesia. Pada Maret, IKK menyentuh level 122,9 basis poin atau turun dibandingkan Januari yang mencapai 127 basis poin. Bhima juga menyorot nilai tukar Rupiah yang terperosok hingga mencapai Rp17.400 per dolar AS. Seharusnya pertumbuhan ekonomi yang solid, dapat memperkuat nilai tukar rupiah.
Maka, ada yang tidak selaras antara klaim pertumbuhan ekonomi dengan kepercayaan terhadap kebijakan.
Performa Rupiah bahkan kalah kuat dibandingkan Ringgit Malaysia, padahal sama-sama mendapat windfall sawit,”
ujar Bhima.
3.Ketimpangan Wilayah dan Efektivitas Belanja
Hingga saat ini konsentrasi pertumbuhan masih terpusat di Pulau Jawa. Kondisi itu kontras karena pemerintah pusat menggenjot masif perbelanjaan, namun pemerintah daerah harus efisiensi anggaran. Rasio efektivitas alokasi belanja pemerintah saat ini juga jadi tanda tanya.
Misalnya, dampak jangka panjang belanja infrastruktur seperti MBG yang terdapat masalah tata kelola dan food waste. Bhima berujar uangnya digenjot dari belanja pemerintah tapi rasio efektivitas dipertanyakan.
Kurva Terbalik di Akhir Tahun
Bhima memprediksi laju di atas 5 persen memungkinkan dipertahankan pada kuartal kedua hingga Juni ini, karena dorongan belanja pusat masih tersisa. Namun, tantangan yang dihadapi pada semester kedua 2025 yaitu pemerintah bakal menghadapi risiko kebalikan tren.
Jika biasanya serapan anggaran memuncak pada akhir tahun, tapi cara pemerintah pusat “bakar uang” pada awal tahun ini akan menyebabkan kekurangan amunisi. Artinya, garis kurva diproyeksikan menurun hingga akhir 2026.
Anggaran akan sangat terbatas. (Jika pemerintah) mencari utang dalam kondisi perang (Iran-AS saat ini) akan susah. Sangat mungkin (pertumbuhan hanya) di bawah 5 persen (pada kuartal III dan IV). Jadi jangan senang dulu dengan 5,6 persen di awal,”
terang Bhima.
Situasi makin berat dengan kepercayaan pasar menurun terhadap tata kelola fiskal, yang berdampak langsung pada biaya utang yang mesti ditanggung.
Pembayaran bunga utang Indonesia tergolong lumayan tinggi. Bisa mencapai Rp1.400 triliun hanya untuk bunga dan pembayaran utang, sementara APBN hanya sekitar Rp2.000 triliun lebih. Itu merupakan risiko “bakar uang” awal tahun.
