Ketua DPR RI, Puan Maharani, akhirnya buka suara terkait polemik pembubaran acara nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang terjadi di sejumlah daerah.
Kasus ini menjadi perhatian publik setelah muncul sorotan mengenai dugaan keterlibatan aparat militer dalam proses pembubaran kegiatan tersebut. Polemik pun berkembang luas di media sosial dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
Menurut Puan Maharani, dirinya telah mendengar adanya kontroversi terkait judul maupun isi film dokumenter tersebut yang dianggap sensitif oleh sebagian masyarakat.
Terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif,”
kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 12 Mei 2026.
Dan apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR,”
sambungnya.
DPR Akan Minta Penjelasan Terkait Pembubaran Nobar
Puan menegaskan bahwa setiap potensi kegaduhan di masyarakat memang perlu diantisipasi secara baik.
Meski begitu, ia mengingatkan agar seluruh tindakan tetap dilakukan sesuai prosedur hukum dan aturan yang berlaku.
Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga,”
ujar Puan.
Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,”
pungkas politisi PDIP tersebut.
Kasus pembubaran nobar film dokumenter ini memicu diskusi luas mengenai kebebasan berekspresi, ruang diskusi publik, hingga keterlibatan aparat dalam kegiatan masyarakat sipil.
Sejumlah pihak menilai tindakan pembubaran perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Sementara itu, DPR RI disebut akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui komisi terkait guna mendapatkan penjelasan lebih lengkap.
