Dalam pidatonya di sidang paripurna DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencopot Dirjen Bea Cukai (DJBC) Djaka Budi Utama karena sudah diperingati berkali-kali untuk melakukan perbaikan.
Pernyataan keras Presiden itu mendapat tanggapan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto. Menurutnya, pernyataan Prabowo merupakan ranah kebijakan pemerintahan dan ditujukan langsung kepada Menteri Keuangan, bukan kepada KPK.
Saya kira itu ranah yang berbeda ya. Itu kan ditujukan kepada Menteri Keuangan,”
ujar Setyo di Anyer, Banten, Kamis, 21 Mei 2026.
Setyo menegaskan, pihaknya memahami komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ia menyebut kepala negara saat ini sangat serius mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan praktik rasuah.
Kita semuanya yakin dan sepakat bahwa komitmen Bapak Presiden terhadap pemberantasan korupsi sangat tinggi,”
katanya.
Diketahui, KPK saat ini tengah menyelidiki dugaan suap terkait kegiatan importasi di lingkungan DJBC. Dalam proses penyelidikan tersebut, nama Djaka Budi Utama disebut ikut menjadi sorotan.
Namun, Setyo enggan berkomentar lebih jauh terkait ancaman pencopotan Djaka dari kursi Dirjen Bea dan Cukai.
Silahkan dikonfirmasi ke Menteri Keuangan untuk hal itu,”
ujarnya.
Menkeu Lakukan Pemeriksaan
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, akan menjalankan arahan Presiden apabila memang diperintahkan melakukan pergantian pejabat di lingkungan Bea Cukai. Namun, ia akan memastikan hal ini terlebih dahulu.
Kalau itu perintah, saya akan kerjakan, saya nggak bisa lari dari perintah. Tapi saya akan cek dulu ya,”
ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Saat ditanya apakah kinerja dari Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai sudah bagus, Purbaya hanya tertawa seraya berkata akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
Nanti kita lihat ya,”
ujarnya.
Berkali-kali Diingatkan Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyentil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diminta untuk mempertimbangkan mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai.
Prabowo mengatakan, ia selalu mengingatkan agar Bea Cukai segera diperbaiki. Sebelumnya, Prabowo juga sudah mengancam akan membubarkan Bea Cukai dan digantikan dengan Société Générale de Surveillance (SGS).
Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,”
ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Menurutnya, pencopotan itu bisa dilakukan karena rakyat menuntut hasil yang cepat dari kinerja pemerintah. Ia meminta, agar seluruh jajarannya tidak bekerja secara santai.
Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintahan yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah didorong engke kumaha, bukan kumaha engke,”
jelasnya.
