Wakil Menteri Keuangan Juda Agung merespons narasi ekonomi Indonesia saat ini menuju krisis seperti tahun 1997-1998. Merujuk analisis yang dilakukan pihaknya, hingga kini tiga sumber krisis tidak nampak.
Juda mengatakan berdasar pengalaman negara-negara di dunia, ada tiga sumber krisis. Kesatu, di Amerika Latin pada tahun 1980-an terjadi krisis fiskal (debt crisis), yakni ketika defisit fiskal membengkak dan pemerintah tidak bisa lagi menutup melalui pembiayaan karena tiada lagi orang yang percaya.
“Banyak kalangan mengatakan ekonomi Indonesia menuju krisis seperti 1997-1998, kalau melihat angka-angka tadi jauh dari situasi krisis,”
ujar Juda dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah, Senin, 25 Mei 2026.
Sampai saat ini defisit Indonesia masih terjaga di bawah 3 persen, pembiayaan fiskal masih dipercaya investor domestik dan asing. Tercatat defisit per April 2026 mencapai 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dari target 2,68 persen.
“Kalau investor tidak percaya pada yield dan fiskal Indonesa, maka yield akan melonjak. Sekarang ini sekitar 6,5-6,7 persen, tidak jauh beda dengan sebelum terjadinya. Ada peningkatan tapi tidak signifikan. Jadi krisis yang bersumber dari fiskal tidak ada tanda-tanda,”
jelas dia.
Kedua, Juda menjelaskan krisis bisa timbul dari neraca pembayaran seperti yang terjadi pada 1997-1998. Saat itu perusahaan berlomba-lomba menarik dana dari luar negeri, nilai tukar melemah, dan jebloknya neraca pembayaran.
“Neraca pembayaran Indonesia saat itu memang sangat jeblok. Saat ini kalau (publik) lihat angka-angka neraca pembayaran Indonesia, relatif sehat dan relatif seimbang. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu,”
tegas Juda.
Berdasarkan data Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I-2026 defisit US$9,2 miliar. Dalam hal in NPI berbalik dari kuartal sebelumnya yang surplus US$6,1 miliar.
Ketiga, sumber krisis bisa timbul dari sistem keuangan. Kondisi ini sama seperti krisis tahun 2008, yang saat itu bubble terjadi di berbagai sektor termasuk sektor properti.
“Ketika bubble itu pecah maka terjadi kolaps di sistem perbankan atau terjadi krisis di sistem keuangan seperti 2008 di Amerika dan sebagainya. Tanda-tanda itu tidak ada juga di Indonesia,”
ucap Juda.
Dengan demikian, Juda menilai dari tiga sumber itu tidak ada tanda-tanda krisis yang muncul di Indonesia. Artinya, RI masih belum akan masuk ke dalam jurang yang sama seperti 1998.
“Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kami amati sampai hari ini,”
klaim dia.
Fiskal Engap-engap
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti 1998. Namun, berpotensi mengalami krisis fiskal.
“Krisis fiskal itu apa? Ketika (publik) tidak bisa membayar utang. Jadi, misalnya kartu kredit, (pengguna) tidak bayar sekali, dua kali, oke lah. Tapi kalau dia tidak bayar sama sekali, itu default,”
kata Dipo.
Ia tak mengkhawatirkan pemerintah tidak bisa membayar utang, sebagai catatan pada tahun ini utang jatuh tempo mencapai Rp 833,96 triliun. Lebih dikhawatirkan pemerintah sulit melakukan refinance utang.
“Jadi kekhawatirannya adalah refinancing risk karena modal sekarang lagi rebutan kapital, makin mahal juga, porsi ini negara tak bisa refinancing. Kalau itu terjadi itu potensi default. Kalau potensi default, (maka) yang kejadian itu hampir sama dengan 1998,”
ujar Dipo.
“Jadi fiskal nanti nilai tukar jatuh, karena kapital keluar, lalu inflasi. Titik awalnya beda karena fiskal dulu, jadi, negara tidak bisa kontrol nilai tukar. Tapi kalau fiskal, itu dikendalikan seperti cash flow perusahaan saja,”
sambung dia.
