Kebijakan pemerintah yang dinilai lebih mengutamakan popularitas ketimbang penyelesaian masalah jangka panjang kembali mendapat sorotan tajam.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengingatkan bahwa praktik politik populis yang terus dimainkan pemerintah berpotensi menimbulkan beban ekonomi besar bagi negara dan generasi mendatang.
Dia berpendapat sejumlah kebijakan yang dipertahankan pemerintah saat ini, termasuk menahan harga BBM di tengah tekanan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, lebih mencerminkan kepentingan elektoral daripada langkah strategis untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
“Setiap politik populis sebetulnya politik yang mengedepankan aspek elektoral,”
kata Sudirman Said yang dikutip dari akun YouTube @Hendri Satrio, Minggu, 31 Mei 2026.
Dibawa ke Mana?
Arah kebijakan negara saat ini mulai bergeser dari fungsi utamanya sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi alat untuk mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan politik.
“Sebetulnya negara ini, makin hari, makin bergeser perannya, bukan lagi menjadi alat untuk menyejahterakan masyarakat, tapi menjadi instrumen elektoral untuk memenangkan, memperpanjang kekuasan, memupuk kekuasan sehingga segala macam dikorbankan untuk elektoral itu,”
ucap Sudirman.
Ciri utama politik populis adalah memilih kebijakan yang terlihat menyenangkan masyarakat dalam jangka pendek, namun menyimpan risiko besar yang baru akan dirasakan di kemudian hari. Bisa jadi akan dipilih kebijakan-kebijakan yang menyenangkan rakyat, tapi dalam jangka panjang berisiko serius.
Ia mencontohkan persoalan kompensasi energi yang harus ditanggung negara melalui Pertamina. Bila kewajiban pemerintah kepada BUMN energi terus ditunda, maka tekanan keuangan perusahaan bakal semakin berat karena tetap harus membayar kebutuhan impor minyak dan kewajiban kepada pemasok internasional.
“Coba kalau Pertamina Rp100-an triliun enggak dibayar atau bayarnya ditunda. Dia masih bayar belanja minyak kepada para vendor, misalnya,”
papar Sudirman.
Ancaman Mendatang
Mantan calon gubernur Jawa Tengah itu juga mengingatkan ancaman yang bisa muncul apabila harga minyak global terus naik bersamaan dengan pelemahan rupiah yang semakin dalam.
Ia menyinggung prediksi sejumlah ekonom yang memperkirakan nilai tukar rupiah bisa menembus Rp20.000 hingga Rp25.000 per dolar AS, bila tekanan global semakin memburuk dan konflik geopolitik berkepanjangan.
Dalam kondisi tersebut Indonesia akan menghadapi tekanan ganda sekaligus. Di satu sisi harga minyak dunia melonjak, sementara di sisi lain biaya impor membengkak akibat pelemahan kurs rupiah.
“Harga minyak yang makin tinggi per barel, kena kurs rupiah yang makin rendah harganya, itu menderita dua kali,”
tegas dia.
Bila pola kebijakan seperti itu terus dipertahankan tanpa reformasi yang serius, pemerintah pada akhirnya akan kembali mengandalkan utang untuk menutup berbagai kewajiban yang terus membesar. Bahkan setiap tambahan utang yang diambil hari ini merupakan beban yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
“Utang artinya kewajibannya generasi mendatang yang akan membayar,”
tutur Sudirman.
Pernyataan tersebut muncul di tengah perdebatan publik mengenai efektivitas berbagai kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai lebih berorientasi pada menjaga stabilitas politik jangka pendek, dibanding membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
