Pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya yang mengklaim jumlah rombongan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto jauh lebih kecil dibanding era sebelumnya.
Alih-alih memperdebatkan jumlah kursi dalam pesawat kepresidenan, pengamat menilai yang seharusnya diuji adalah manfaat konkret dari frekuensi perjalanan tersebut bagi kondisi ekonomi nasional.
Analis Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Faisal Sallatalohy, mempertanyakan dasar data yang digunakan Teddy ketika menyebut rombongan Presiden saat ini hanya sekitar 50 hingga 60 orang, jauh lebih sedikit dibanding era Dino Patti Djalal saat menjabat Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) yang disebut mencapai 107 hingga 120 orang.
Teddy menyebut, jumlah rombongan yang berangkat berkurang 50%. Di era Dino Patti Djalal sekitar 107-120 orang, di era Prabowo berkurang jadi 50-60 orang,”
kata Faisal kepada Owrite.id, Selasa, 2 Juni 2026.
Namun menurutnya, pernyataan tersebut tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi publik.
Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan pernyataan ini? Dikatakan tanpa bukti yang mendukung,”
ucapnya.
Faisal menilai, perdebatan mengenai besar atau kecilnya rombongan justru mengaburkan persoalan utama yang sedang dipertanyakan masyarakat.
Efektivitas Kunjungan Dipertanyakan
Baginya, isu sentral bukan jumlah orang yang ikut dalam lawatan, melainkan efektivitas kunjungan luar negeri Presiden yang disebut berlangsung sangat intens dalam satu setengah tahun terakhir.
Terpentingnya, ini bukan soal banyak dan sedikitnya rombongan keberangkatan. Tapi apakah frekuensi kunjungan yg melampaui batas wajar itu diperlukan untuk keperluan diplomasi yang secara langsung memberi manfaat untuk menjawab kebutuhan dalam negeri saat ini,”
tegasnya.
Menurut Faisal, Indonesia saat ini menghadapi sederet persoalan ekonomi yang jauh lebih mendesak dibanding perdebatan soal protokoler kunjungan kenegaraan.
Masalah dalam negeri paling mendesak, paling darurat adalah nilai tukar, defisit APBN, mengembalikan kepercayaan investor, lemahnya pertumbuhan investasi real untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,”
jelasnya.
Ia mempertanyakan hasil nyata dari berbagai lawatan Presiden ke luar negeri, yang diklaim dilakukan demi kepentingan nasional. Hingga kini, menurutnya, belum terlihat kebijakan atau kesepakatan yang mampu menjawab langsung persoalan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia.
Sayangnya, hasil kunjungan, tidak satupun yang menjurus secara konkrit untuk menjawab persoalan tersebut,”
tuturnya.
Faisal bahkan menyinggung salah satu agenda kerja sama yang ramai diberitakan setelah kunjungan Presiden ke Prancis.
Justru yang didengar publik, Prabowo dorong sekolah tanah air terapkan pembelajaran bahasa Prancis. Apa urusannya dengan nilai tukar, defisit APBN, pertumbuhan investasi jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas?,”
tanya Faisal.
Terkait alasan pemerintah bahwa sebagian kunjungan dilakukan secara mendadak karena kebutuhan strategis negara, Faisal mengakui hal tersebut lazim dalam praktik diplomasi internasional. Namun menurutnya, kunjungan mendesak tetap harus memiliki target yang jelas dan hasil yang terukur.
Memang benar ada kunjungan mendesak. Meskipun begitu, harus dipastikan perencanaannya mapan, prioritas target yang ingin dicapai dan apakah Prabowo siap diterima oleh pemimpin negara tujuan,”
akuinya.
Pada akhirnya, Faisal menilai ukuran keberhasilan diplomasi tidak bisa diukur dari banyaknya negara yang dikunjungi, atau berapa kali Presiden bertemu pemimpin dunia. Ukurannya adalah dampak terhadap kondisi ekonomi nasional.
Sampai hari ini, dari semua kunjungan Prabowo, kita belum melihat adanya hasil yg signifikan untuk memulihkan kondisi Indonesia terkini. Buktinya, IHSG terus jatuh, sell off SBN terus berlanjut, APBN melanjutkan tekanan defisit dan rupiah makin eror,”
pungkasnya.
