Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkap dugaan praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Dudung, Presiden Prabowo Subianto tidak mengambil keputusan tersebut secara mendadak. Ia meyakini Presiden telah menerima berbagai laporan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja BGN sebelum memutuskan pergantian pimpinan lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu.
“Kemarin saya dengar memang bahwa kepala BGN itu dicopot oleh Presiden. Saya punya keyakinan bahwa presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau,”
kata Dudung di Gedung DPR RI, Rabu, 3 Juni 2026.
Dudung menilai dugaan jual beli titik dapur SPPG yang sempat ia ungkap ke publik sangat mungkin menjadi salah satu dasar evaluasi Presiden terhadap Dadan.
“Ya, kemungkinan besar seperti itu, banyak lah informasi-informasi ke beliau. Saya rasa ke presiden yang nyampe bukan tidak serta merta dari temuan saya di lapangan tetapi dari banyak sumber lah,”
ujarnya.
Ditemukan Banyak Kejanggalan
Dudung mengatakan, dirinya telah menemukan sejumlah ketimpangan saat melakukan inspeksi mendadak ke lapangan sekitar sebulan lalu. Meski demikian, ia menegaskan masih banyak hal positif yang telah berjalan dalam program MBG.
“Kalau saya kan dulu udah sebulan yang lalu mungkin sidak ke lapangan, ada hal-hal ketimpangan, tapi yang baiknya juga banyak ya,”
katanya.
Meski begitu, ia menyebut, Presiden menginginkan program MBG berjalan tanpa celah penyimpangan sedikit pun. Sebab, menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Presiden ingin program ini berjalan secara sempurna dan tidak ada sedikit pun penyimpangan. Sebab, ini adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,”
ujar Dudung.
Respon Pencopotan Kepala BGN
Dudung menilai pergantian pimpinan BGN merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki tata kelola program MBG ke depan. Ia berharap lembaga tersebut bisa bekerja lebih transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden.
“Langkah yang tepat, saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel dan betul-betul keinginan bapak presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal,”
katanya.
Lebih jauh, Dudung menyoroti persoalan manajemen dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, tata kelola yang belum optimal berpotensi membuka ruang penyimpangan oleh berbagai pihak, mulai dari pengelola dapur, yayasan hingga SPPG.
“Kalau saya lebih banyak melihat itu adalah bagaimana manajemennya sebetulnya yang harus diperbaiki,”
ujarnya.
“Niat baik presiden untuk mencerdaskan anak-anak melalui program MBG ini, artinya tidak hanya sekedar makan saja tetapi manajemen ini memang harus kita atur sehingga tidak ada celah-celah penyimpangan-penyimpangan dimanfaatkan oleh yang punya dapur, punya yayasan, bahkan SPPG-nya sendiri sehingga pastinya akan menurunkan kualitas,”
sambung Dudung.
Ia pun memastikan akan terus memantau pelaksanaan program MBG di lapangan dan tidak ragu menyampaikan temuan-temuan yang dianggap bermasalah kepada masyarakat
