Di tengah derasnya kritik PDI Perjuangan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul fakta yang mengundang perhatian publik.
Berdasarkan temuan yang beredar, PDIP disebut menjadi salah satu partai politik yang memiliki yayasan pengelola MBG, bahkan menempati posisi empat besar bersama sejumlah partai lain.
Data tersebut menunjukkan Partai Gerindra memiliki tujuh yayasan yang terlibat dalam pengelolaan MBG, disusul PKS lima yayasan, PAN empat yayasan, sementara PDIP dan NasDem masing-masing tiga yayasan.
Di bawahnya terdapat Hanura, Berkarya dan PSI dengan dua yayasan, serta PKB, Demokrat, PPP, Perindo dan PBB masing-masing satu yayasan. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik, karena selama ini PDIP termasuk partai yang paling vokal mengkritik tata kelola dan pelaksanaan program MBG.
Menanggapi hal tersebut, Politisi PDIP, Mohammad Guntur Romli menjelaskan bahwa temuan tersebut bukan informasi baru bagi partainya.
Ia mengungkapkan penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) telah menjadi salah satu bahan pertimbangan internal partai, sebelum DPP PDIP mengeluarkan surat larangan bagi kader untuk terlibat dalam bisnis dapur MBG.
Rilis penelitian ICW sblm surat DPP PDI Perjuangan 24 Feb yg melarang kadernya bisnis dapur MBG,”
tulis Guntur Romli di akun X pribadinya yang dikutip, Jumat, 5 Juni 2026.
Menurutnya, hasil penelitian tersebut ikut mendorong lahirnya kebijakan internal partai agar kader tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Penelitian ICW jg masuk pertimbangan knp hrus ada surat larangan,”
tambahnya.
Meski demikian, Guntur mengaku saat ini masih melakukan penelusuran lebih lanjut terkait yayasan-yayasan yang disebut dalam laporan tersebut. Ia ingin memastikan apakah yayasan itu masih memiliki keterkaitan dengan kader PDIP atau tidak.
Saya lg cek2 Yayasan2 yg dimaksud itu msh diisi kader atau tidak saat ini,”
lanjutnya.
Guntur juga membuka ruang bagi munculnya informasi tambahan terkait temuan tersebut.
Kalau ada tambahan update silakan,”
pintanya.
Fakta bahwa PDIP memiliki tiga yayasan yang dikaitkan dengan pengelolaan MBG menjadi ironi politik tersendiri. Di satu sisi, partai berlambang banteng itu menjadi salah satu pengkritik paling keras terhadap berbagai persoalan dalam program MBG.
Namun di sisi lain, nama sejumlah yayasan yang dikaitkan dengan kader partai justru ikut muncul dalam peta pengelolaan program tersebut.
