Menteri Haji dan Umroh, Mochmad Irfan Yusuf sowan ke gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu jajaran pimpinan antirasuah, Jumat (3/10/2025).
Pertemuan tersebut dalam rangka Gus Irfan sapaan kerapnya melakukan audiensi sebagai kementrian baru yang diangkat pemerintah.
Dalam pembahasannya, Gus Irfan meminta bantuan KPK agar melakukan pemantauan terhadap calon pejabat yang akan menduduki kursi di kementrian.
“Tentu kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk ditracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji,” ucap Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/10/2025).
Irfan mengaku ada 200 nama calon pejabat di Kementrian Haji dan Umroh diserahkan ke KPK untuk dilakukan screening latarbelakangnya. Beberapa diantaranya ada yang berasal dari Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU).
Sementara itu untuk jabatan-jabatan strategis, Irfan mengaku akan menarik dari pejabat PHU.
“Kita ambilkan dari internal kita badan penyelenggara haji dan ada satu yg dari kampus perguruan tinggi,” terang dia.
Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, tersisip pembahasan tentang situasi haji dan umrah hingga meminta pendampingan KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk melakukan pengawasan di Kementrian yang baru resmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Banyak hal yang kita sampaikan kepada teman-teman di KPK. Pertama tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan,” ujar Gus Irfan
“Kemudian yang ketiga kita ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan seperti amanat dari presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan,” lanjut dia.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya A Harefah menyambut baik kedatangan Irfan dan berpesan agar Kementrian Haji dan Umroh bisa bekerja sama khusunya dalam bidang penyelenggaran haji.
Dari pimpinan juga menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan jajaran untuk dibuat secara transparan dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, tegasnya.
“Harapannya ke depan proses terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan jemaah haji kita ini makin hari makin lebih baik, jadi prinsipnya KPK sangat mendukung upaya-upaya persiapan pencegahan dan nantinya juga pada saat pelaksanaannya akan mendukung,” Cahya menambahkan.
