Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan kenaikan alokasi volume solar bersubsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Usulannya agar kuota solar bersubsidi naik dari 18,64 juta kiloliter (KL) pada 2026, menjadi 18,80 juta hingga 19 juta KL pada 2027.
“Minyak solar pada 2026 itu 18,64 juta KL. Pada 2027, kami alokasikan 18,80 sampai dengan 19 juta KL,”
kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa, 16 Juni 2026.
Kementerian ESDM juga mencatat realisasi penyaluran solar bersubsidi hingga Mei 2026 telah mencapai 7,77 juta KL.
Minyak Tanah
Selain solar, pemerintah juga mengusulkan peningkatan alokasi minyak tanah bersubsidi. Volume minyak tanah yang semula ditetapkan 0,53 juta KL dalam APBN 2026 diusulkan naik menjadi 0,543 juta KL hingga 0,561 juta KL pada RAPBN 2027.
Adapun realisasi penyaluran minyak tanah bersubsidi hingga Mei 2026 tercatat mencapai 0,21 juta KL. Dengan usulan tersebut, total volume BBM bersubsidi pada 2027 diproyeksikan meningkat menjadi 19,343 juta KL hingga 19,561 juta KL, dibandingkan alokasi tahun 2026 yang sebesar 19,17 juta KL.
LPG
Sementara itu, tidak ada perubahan terkait alokasi LPG tabung 3 kilogram. Volume LPG bersubsidi tetap dipertahankan sebesar 8 juta metrik ton pada RAPBN 2027, sama dengan alokasi dalam APBN 2026. Realisasi penyaluran LPG bersubsidi hingga Mei 2026 tercatat mencapai 3,56 juta metrik ton.
“LPG rata-rata sama. Kami alokasikan pada angka 8 juta metrik ton, sama dengan 2026,”
kata Bahlil.
Selain mempertahankan volume LPG bersubsidi, pemerintah tidak mengusulkan perubahan terhadap besaran subsidi tetap minyak solar atau GasOil 48. Dalam RAPBN 2027, subsidi tetap solar masih dipertahankan Rp1.000 per liter.
Bahlil berkata usulan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang masih mencermati perkembangan kondisi global sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait subsidi energi.
“Sekali lagi saya katakan bahwa ini sama dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sambil menunggu dinamika geopolitik,”
tutur Bahlil.
