Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M Subki meminta Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan masyarakat kurang mampu dalam penyediaan akses pendidikan, terutama saat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Menurut Subki, DPRD setiap tahun menerima banyak pengaduan dari warga yang gagal memperoleh kursi di sekolah negeri meski berasal dari keluarga tidak mampu.
Keberpihakan kepada masyarakat kelas bawah harus menjadi prioritas,”
ujar Subki, pada Jumat, 19 Juni 2026.
Ia juga mendorong agar program pendidikan seperti Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial dan program boarding school lebih diutamakan bagi warga kurang mampu.
Pemerintah Memberi Perhatian pada Layanan Pendidikan
Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan.
Tak hanya itu, Subki juga mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan yang menambah rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah negeri untuk menampung lebih banyak siswa.
Namun, ia menilai penambahan kapasitas tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan.
Subki juga mengatakan persoalan pendidikan masih menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan warga kepada anggota DPRD saat kegiatan reses.
Hampir semua anggota DPRD menerima pertanyaan terkait KJP, KJMU, dan bantuan sosial. Artinya, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesejahteraan masih sangat besar,”
katanya seperti dikutip dari Berita Jakarta.
