Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa mulai memicu kekhawatiran berbagai kalangan. Selain berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan dunia usaha, persoalan pasokan listrik juga dinilai dapat menjadi ancaman besar bagi keberhasilan agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Aktivis senior Muhammad Said Didu mengatakan, pemerintah tidak boleh menganggap persoalan ini sebagai masalah biasa. Menurutnya, krisis kelistrikan yang mulai terlihat saat ini bisa berkembang menjadi persoalan nasional yang jauh lebih besar apabila tidak segera ditangani secara serius.
Bapak Presiden Prabowo yth, pemadaman listrik bergilir yang sudah mulai terjadi di Jawa adalah masalah sangat serius yang harus diatasi karena semua program dan target Bapak sebagai Presiden akan gagal jika masalah ini tidak diatasi,”
tulis Said Didu yang dikutip dari media sosial X pribadinya, Senin, 22 Juni 2026.
Mantan Sesmen BUMN itu mengingatkan, bahwa sejumlah ahli kelistrikan independen sebenarnya telah memberikan peringatan sejak beberapa tahun lalu mengenai potensi gangguan pasokan listrik di sistem Jawa-Bali. Namun, menurutnya masalah tersebut justru muncul lebih cepat dari perkiraan.
Jika tidak segera diatasi, maka puncak masalahnya akan terjadi 2028-2029. Sebenarnya ahli listrik yang independen sejak 2024 sudah prediksi bahwa byar-pet listrik di Jawa-Bali akan terjadi 2027, ternyata terjadi lebih cepat, yakni 2026,”
lanjutnya.
Dampak Sektor Ekonomi dan Layanan Publik
Dikatakan Said Didu, ancaman krisis listrik tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan pelayanan publik. Jika kondisi memburuk hingga mendekati tahun politik, dampaknya bisa berimbas langsung pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Untuk atasi masalah tersebut, mohon Bapak fokus pada solusi teknis-birokratis, bukan solusi politis-naratif,”
tegasnya.
Said Didu juga mendorong Presiden Prabowo untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi para ahli kelistrikan independen dalam merumuskan solusi jangka panjang bagi sistem ketenagalistrikan nasional.
Untuk itu mohon perkenan Bapak Presiden meminta masukan kepada ahli listrik murni, bukan ahli politisasi isu listrik apalagi ahli melindungi kepentingan oligarki yang berbisnis listrik yang merugikan PLN,”
ucapnya.
Tak berhenti di situ, Said Didu bahkan meminta Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PT PLN apabila dianggap gagal mengantisipasi persoalan yang mulai muncul saat ini.
Jika perlu, lakukan evaluasi total terhadap pimpinan PLN seperti halnya yang Bapak lakukan evaluasi di beberapa posisi strategis seperti di Pimpinan Agrinas Palma, Pimpinan BGN dan lainnya,”
jelasnya.
