Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) ternyata menyedot anggaran jumbo.
Dari total biaya pelatihan Rp45 juta per peserta, sekitar Rp30 juta atau dua pertiganya justru habis untuk kegiatan pelatihan militer.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mempertanyakan alasan besarnya anggaran yang dihabiskan untuk komponen Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, porsi biaya jumbo tersebut justru digunakan untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan tugas utama seorang manajer koperasi.
Berdasarkan kriteria pelatihan untuk 7 hari itu menghabiskan Rp5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,”
ungkap TB Hasanuddin, Senin, 29 Juni 2026.
Ia menilai, apabila komponen latihan militer dihapus, negara dapat menghemat anggaran dalam jumlah sangat besar.
Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,”
ujarnya.
Bisa Hemat Rp1 Triliun
Dengan jumlah peserta mencapai 35.476 orang pada gelombang pertama SPPI, potensi penghematan anggaran diperkirakan menembus angka Rp1 triliun.
TB Hasanuddin menegaskan, tujuan utama program ini adalah menyiapkan pengelola koperasi yang profesional, bukan membentuk kemampuan kemiliteran peserta.
Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,”
tegasnya.
Menurut mantan perwira tinggi TNI itu, materi pelatihan seharusnya difokuskan pada peningkatan kompetensi manajerial dan pengembangan usaha, bukan latihan fisik yang menyita sebagian besar anggaran.
TB Hasanuddin pun meminta pemerintah mengevaluasi desain pelatihan secara menyeluruh agar lebih efektif, tepat sasaran, dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
Pelatihan harus menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, bukan justru menghabiskan anggaran besar untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas mereka,”
katanya.
