Komisi X DPR RI menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) yang melibatkan guru besar, dosen, dan peneliti untuk memperkuat riset nasional.
Namun, DPR mengingatkan penguatan riset tidak cukup hanya dengan membentuk satgas, tetapi juga harus diikuti peningkatan anggaran dan pengawasan yang ketat.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengatakan langkah Presiden mempertemukan pimpinan perguruan tinggi dan guru besar menunjukkan komitmen memperkuat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi sebagai fondasi pembangunan nasional.
“Presiden ingin menyampaikan kepada masyarakat, terutama para pimpinan perguruan tinggi dan guru besar, bahwa beliau memiliki gagasan besar untuk Indonesia, terutama di bidang pendidikan tinggi, riset, dan inovasi,”
kata Lalu kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu, 1 Juli 2026.
Komitmen itu juga terlihat dari rencana penambahan anggaran riset sebesar Rp4 triliun pada 2026. Namun, ia menilai kenaikan anggaran tidak boleh berhenti di angka tersebut.
“Untuk 2027 kami mendorong jangan Rp4 triliun, tetapi lebih dari Rp4 triliun. Penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan inovasi dan penelitian untuk membangun bangsa sebesar Indonesia,”
ujar Lalu.
Lalu menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat global. Karena itu, potensi para guru besar dan kampus harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.
“Presiden menginginkan seluruh potensi yang dimiliki hari ini dimanfaatkan semaksimal mungkin demi pembangunan bangsa. Tidak hanya di sektor pendidikan, tetapi juga pangan, perikanan, dan sektor-sektor lain untuk mendukung percepatan program pemerintah dalam Asta Cita,”
kata dia.
Pemerintah juga berharap perguruan tinggi memiliki visi yang sama dalam mendukung agenda pembangunan nasional, meski perbedaan pandangan tetap merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh menghambat upaya membangun negeri.
“Berbagai macam kritik itu hal yang lumrah. Berbagai pendapat dan keragaman itu harus menjadi satu untuk membangun Indonesia,”
ucap Lalu.
Di sisi lain, Komisi X memastikan tidak hanya menjadi pendukung kebijakan. DPR, kata Lalu, akan menggunakan fungsi pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program pendidikan tinggi, riset, dan inovasi, bahkan sejak tahap perencanaan.
“Kami akan mengawasi bukan hanya ketika program mulai dilaksanakan, tetapi sejak tahap perencanaannya. Dari sisi anggaran, fokus program untuk kelompok, ke sektor apa, itu semua akan kami bahas bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,”
terang dia.
Lalu menambahkan hasil komunikasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi menunjukkan pemerintah ingin menjadikan kampus sebagai motor utama dalam perencanaan pembangunan nasional.
“Presiden memiliki keinginan kuat memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di kampus. Kampus harus menjadi inkubator dalam menggerakkan roda pembangunan melalui riset, penelitian, dan inovasi untuk mendukung pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang,”
tutur Lalu.
Vital?
Saat bertemu 2.600 rektor, dekan, dan dosen dari seluruh perguruan tinggi Indonesia dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC Senayan, Jakarta, 28 Juni 2026, Prabowo memerintahkan kepada para guru besar dan dosen untuk membentuk satgas atau kelompok kerja.
“Terkait dengan kementerian teknis, Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya intinya adalah berisi insan-insan guru besar-guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN, untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait,”
ujar Mendikti Saintek Brian Yuliarto.
