Komisi VII DPR RI membuka peluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut polemik pembekuan dana dan akun pelaku UMKM di TikTok Shop.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mengatakan usulan pembentukan Pansus yang disampaikan para pelaku UMKM saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) layak dipertimbangkan.
Langkah tersebut dinilai perlu untuk membedah persoalan secara menyeluruh, mulai dari regulasi, pengawasan pemerintah, hingga perlindungan terhadap pelaku usaha di ekosistem digital. [ersoalan yang terjadi tidak bisa dianggap hanya sebagai sengketa antara penjual dan platform digital.
“Persoalan ini harus menjadi introspeksi bersama. Kami melihat ada persoalan yang sudah berlangsung sejak sebelum terbentuknya Kementerian UMKM. Sehingga perlu ditelusuri siapa yang memiliki kewenangan dan bagaimana koordinasi antarinstansi berjalan,”
kata Samuel, Jumat, 3 Juli 2026.
Urai dan Benah
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pembentukan Pansus dapat menjadi instrumen untuk mengurai berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan, termasuk mengidentifikasi celah regulasi agar kasus serupa tidak terus berulang.
Komisi VII, kata Samuel, juga akan memanggil berbagai pihak terkait seperti TikTok, kementerian terkait, hingga komisi lain di DPR yang berwenang di bidang digital dan hukum. Langkah itu diperlukan agar DPR memiliki gambaran utuh sebelum bersikap.
Samuel menegaskan DPR tidak ingin terburu-buru menyimpulkan atau menyalahkan salah satu pihak sebelum seluruh fakta dan dasar hukum dipelajari secara komprehensif.
“Kami tidak bisa pada pertemuan saat ini langsung mempersalahkan salah satu pihak. Ini menyangkut persoalan legalitas yang harus dipahami secara menyeluruh,”
ucap dia
Kasus pembekuan dana dan akun UMKM justru menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perdagangan digital. Ia mengingatkan pelaku UMKM perlu dibekali pemahaman mengenai aspek hukum, tidak hanya didorong meningkatkan penjualan melalui platform digital.
“Ada aspek legalitas yang perlu dipahami, celah-celah regulasi yang harus diketahui, dan di sinilah negara bersama DPR perlu memberikan pembinaan serta perlindungan agar para pelaku UMKM tidak dirugikan,”
tutur Samuel.
Mengadu
Ratusan pelaku UMKM yang berjualan di TikTok Shop mengadu ke Komisi VII DPR terkait pembekuan dana dan akun mereka.
Para pelaku usaha mengusulkan pembentukan Pansus agar persoalan yang mereka alami dapat diusut secara menyeluruh sekaligus mendorong perbaikan regulasi perdagangan digital.
