Isu Kejagung vs Polri Disorot, DPR Ingatkan Jangan Ada Konflik Antar Penegak Hukum

DPR RI menyoroti pengusutan dugaan korupsi pemenuhan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN yang ditangani Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tak menimbulkan kesan adanya benturan antarlembaga penegak hukum. Menurut Habib, masyarakat saat ini lebih membutuhkan sinergi antar instansi dibanding polemik yang berpotensi mengganggu kepercayaan terhadap proses penegakan hukum.

Jangan sampai publik membaca seolah-olah terjadi benturan antar institusi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kolaborasi yang sehat, saling menghormati kewenangan, dan memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum serta memberantas korupsi,”

kata Habib, Jumat, 10 Juli 2026.

Baca juga:

Videotron Jampidsus Febrie Muncul, Kejagung: Udah Lama Ada, Kebetulan Lagi… Videotron yang menampilkan capaian kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)…

Pakar Pidana Ingatkan Polri, Penyidik Jangan ‘Masuk Angin’ di Kasus… Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Prof. Abdul Fickar Hadjar meminta Korps Pemberantasan…

Banyak Calon Mahasiswa 'Patah Hati' Gara-gara Biaya Mahal, DPR Desak… Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menyoroti biaya kuliah yang masih tinggi…

• Videotron Jampidsus Febrie Muncul, Kejagung: Udah Lama Ada, Kebetulan Lagi Renovasi
• Pakar Pidana Ingatkan Polri, Penyidik Jangan ‘Masuk Angin’ di Kasus Febrie Ardiansyah
• Banyak Calon Mahasiswa 'Patah Hati' Gara-gara Biaya Mahal, DPR Desak Pemerintah Cari…

Ia menilai koordinasi yang baik antar penegak hukum jadi kunci agar penanganan perkara strategis bisa memberikan kepastian hukum. Selain itu, menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu, seluruh institusi harus memperlihatkan soliditas dalam menjalankan kewenangannya,”

jelas politikus PKS itu.

Dia bilang publik tak ingin melihat polemik antar lembaga.

Melainkan ingin melihat hasil nyata berupa pengungkapan perkara secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan,”

ujarnya.

Di sisi lain, Habib mendukung langkah aparat mengusut dugaan korupsi DMO batu bara hingga tuntas. Menurutnya, perkara itu menyangkut kepentingan masyarakat luas karena berkaitan dengan pasokan listrik nasional.

Pun, jika ditemukan penyimpangan yang berdampak pada pemadaman listrik, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban.

Apabila terdapat penyimpangan berakibat pada pemadaman bergilir, tentu harus diusut sampai tuntas,”

tuturnya.

Baca juga:

Korupsi Batu Bara Rugikan Rakyat Sejak 2018, Hukum Tak Boleh… Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, menyatakan dukungan penuh kepada Korps…

Kortastipidkor Polri Diminta Usut Jampidsus, Ketua KIPI: Tuntaskan Tanpa Pandang… Ketua Koperasi Informasi Pertambangan Indonesia (KIPI) Wisnu Salman mendukung Kortastipidkor Polri mengusut…

Brimob Bersenjata Lengkap Jaga Ketat Polda Metro Jaya Jelang Konferensi… Kondisi gedung Polda Metro Jaya pada Jumat malam ini mendadak dijaga ketat…

• Korupsi Batu Bara Rugikan Rakyat Sejak 2018, Hukum Tak Boleh Pandang Bulu
• Kortastipidkor Polri Diminta Usut Jampidsus, Ketua KIPI: Tuntaskan Tanpa Pandang Bulu!
• Brimob Bersenjata Lengkap Jaga Ketat Polda Metro Jaya Jelang Konferensi Pers Tiga…

Meski demikian, Habib mengingatkan proses hukum tetap harus dijalankan sesuai prinsip due process of law.

Ia menekankan setiap tahapan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan wajib dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Penegakan hukum yang baik bukan hanya menghasilkan putusan yang benar, tetapi juga ditempuh melalui prosedur yang benar,”

ujar Habib.