Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum tegas berada di luar maupun di dalam pemerintahan berpotensi membingungkan publik dan menyulitkan partai membangun kepercayaan politik.
Posisi politik yang terus berada di wilayah abu-abu dapat dipandang sebagai upaya menjaga ruang komunikasi dengan pemerintah. Namun, strategi tersebut hanya dapat efektif jika disertai konsistensi dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam teori politik, ini merupakan strategi menjaga ruang negosiasi. PDIP tetap ingin memainkan fungsi kontrol terhadap pemerintah, tetapi juga tidak ingin menutup peluang komunikasi politik,”
kata Arifki kepada Owrite, Minggu, 12 Juli 2026.
Arifki mengatakan strategi tersebut merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi. Namun, penilaian publik akan sangat bergantung pada konsistensi sikap politik yang ditunjukkan partai.
Strategi ini sah dalam demokrasi, tapi persoalannya adalah persepsi publik. Kepercayaan publik hanya akan terbangun jika kritik yang disampaikan konsisten, berbasis kepentingan masyarakat, dan tidak terkesan berubah mengikuti kalkulasi politik jangka pendek,”
ucap dia.
Ketegasan
Sistem presidensial membutuhkan pembagian peran yang tegas antara partai pendukung pemerintah dan kekuatan politik yang menjalankan fungsi pengawasan.
Idealnya, dalam sistem presidensial memang terdapat pembagian peran yang jelas antara kekuatan pendukung pemerintah dan kekuatan yang menjalankan fungsi kontrol,”
ucap dia.
Kejelasan posisi politik akan memudahkan masyarakat menilai akuntabilitas setiap partai. Sebaliknya, sikap yang terus berada di tengah dapat memunculkan kebingungan di mata publik.
Kejelasan posisi memudahkan publik menilai akuntabilitas setiap partai. Karena itu, jika posisi ‘abu-abu’ berlangsung terlalu lama, memang ada potensi membingungkan publik mengenai arah politik PDIP,”
papar Arifki.
Meski demikian, ia mengingatkan pengawasan terhadap pemerintah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu partai politik, melainkan juga melibatkan berbagai institusi dalam sistem demokrasi.
Fungsi checks and balances pada dasarnya tidak hanya bergantung pada satu partai, melainkan juga dijalankan oleh DPR, lembaga negara, media, dan masyarakat sipil,”
tutup Arifiki.
