Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah isu yang mengaitkan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU dengan bocornya surat perjalanan dinas luar negeri yang sempat viral.
Menurutnya, rotasi pegawai merupakan proses yang lazim dilakukan dalam organisasi dan tidak berkaitan dengan polemik surat tersebut.
Enggak, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya (dengan bocornya surat perjalanan dinas ke luar negeri),”
kata Dody pada wartawan di Kementerian PU, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Mutasi ASN Disebut Hal Biasa
Dody mengatakan mutasi merupakan hal yang biasa mengingat Kementerian PU memiliki sekitar 38 ribu ASN yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 4.000 ASN yang bertugas di kantor pusat Jakarta, sementara sisanya bekerja di daerah.
Karena itu, menurut dia, penempatan maupun perpindahan pegawai merupakan konsekuensi dari kebutuhan organisasi.
Ia juga menegaskan ASN tidak boleh menganggap penugasan di luar Jakarta sebagai bentuk hukuman. Selain pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM), mutasi dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk penyegaran organisasi agar pegawai tidak terlalu lama menduduki satu jabatan.
Kalau masalah mutasi menurut saya biasa saja sih,”
ujarnya.
Bantah Pembatalan Perjalanan karena Surat Bocor
Dody juga menegaskan batalnya keberangkatan ke luar negeri bukan dipicu oleh bocornya surat perjalanan dinas yang sempat menjadi sorotan publik.
Saya nggak jadi pergi bukan karena itu bocor,”
bebernya.
Ia menjelaskan pembatalan dilakukan karena memilih menangani sejumlah persoalan pekerjaan di dalam negeri, termasuk penanganan infrastruktur dan agenda bersama Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sebagai Menteri PU, urusan dalam negeri harus menjadi prioritas dibandingkan perjalanan ke luar negeri.
Percuma juga (pergi) saya nggak akan bisa pergi juga dengan begitu banyak masalah di kepala saya, dan saya sebagai Menteri Pekerjaan Umum ya pasti akan lebih lebih mengutamakan urusan-urusan di dalam negeri,”
imbuhnya.
