Pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengejutkan dan menjadi ujian bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Terpilihnya Sudaryono memang agak mengejutkan. Sebab, banyak yang berharap pengganti Nanik S. Deyang sosok profesional yang tegas,”
katanya lewat pesan tertulis kepada Owrite, Kamis, 23 Juli 2026.
Jamiluddin mengungkapkan, publik sebelumnya berharap Kepala BGN dijabat kalangan profesional yang memahami tata kelola pangan dan gizi serta tidak memiliki tendensi kepentingan bisnis maupun politik.
Sosok seperti ini diharapkan dapat memimpin BGN tanpa tendensi kepentingan bisnis dan politik. Sosok seperti itu juga diperlukan agar dapat membenahi BGN yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),”
ucapnya.
Ditambahkan Jamiluddin, pemimpin BGN yang baru juga dituntut mampu membenahi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini dinilai menuai berbagai sorotan, sekaligus memperbaiki pelaksanaan Program MBG agar berbagai persoalan yang muncul tidak terus berulang.
Pengawasan BGN Masih Lemah dan Tertutup
Ia menilai, Kepala BGN idealnya memiliki pemahaman yang kuat mengenai tata kelola makanan dan gizi sehingga mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan Program MBG, termasuk meminimalkan kasus keracunan makanan.
Selain itu, Jamiluddin menekankan pentingnya keterbukaan BGN terhadap pengawasan, baik oleh Komisi IX DPR RI maupun masyarakat. Mekanisme pengawasan selama ini dinilai belum berjalan optimal karena akses terhadap BGN masih tertutup.
Contohnya, saat anggota Komisi IX DPR RI yang akan meninjau SPPG saja harus mendapat izin dari petinggi BGN. Hal ini sangat tidak wajar, karena sulit membayangkan hasil pengawasan Anggota Komisi IX DPR RI ke SPPG dengan terlebih dahulu meminta izin ke BGN,”
jelasnya.
Jamiluddin mempertanyakan apakah Sudaryono memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk memimpin BGN dan membenahi Program MBG yang menurutnya telah menghadapi tantangan kepercayaan publik.
Masalahnya apakah Sudaryono punya kualifikasi tersebut. Kalau tidak, Sudaryono dikhawatirkan akan sulit dapat membenahi BGN, khususnya Program MBG yang sudah mendapat image buruk dari sebagian masyarakat,”
ujarnya.
Keberhasilan atau kegagalan Sudaryono memimpin BGN, sambung Jamiluddin, akan berdampak langsung terhadap citra Program MBG sekaligus menjadi pertaruhan politik bagi Presiden Prabowo.
Jadi, penunjukan Sudaryono bisa menjadi pertaruhan bagi Presiden Prabowo. Kalau Sudaryono berhasil, citra Program MBG dapat dipulihkan. Dukungan masyarakat terhadap Program MBG akan semakin kuat. Sebaliknya, bila Sudaryono gagal, maka citra Program MBG akan semakin buruk. Hal ini akan berimplikasi pada penolakan terhadap Program MBG bakal semakin besar,”
tutupnya.
