Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI belum mampu menerjemahkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang terbuka terhadap kritik, menyusul polemik respon kontroversial Ulta Levenia Nababan terhadap simbol akademik.
Saya sih melihatnya bahwa pemerintah secara umum, khususnya di kepresidenan, di jajaran tim presiden itu terbuka terhadap kritik politik,”
kata Ujang kepada Owrite, Kamis, 23 Juli 2026.
Menurutnya, Presiden Prabowo selama ini beberapa kali menunjukkan keterbukaan terhadap kritik publik. Bahkan, tidak sedikit masukan dari masyarakat yang kemudian menjadi perhatian pemerintah dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan.
Kalau bicara soal presiden secara pribadi, secara personal, kan berkali-kali menerima kritik dan bahkan kritikan itu dijadikan sebuah kebijakan,”
ujarnya.
Namun menurut Ujang, sikap tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan oleh jajaran di bawah Presiden, khususnya di bidang komunikasi.
Buat Ujang, respons yang muncul terhadap kritik mahasiswa justru terkesan defensif sehingga berpotensi menutup ruang dialog yang seharusnya dibangun pemerintah.
Tetapi mungkin jajaran-jajaran di bawahnya, seperti Bakom, kurang bisa menafsirkan, kurang bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh presiden. Sehingga ketika ada kritik dari masyarakat, dijawab oleh pihak Bakom dengan kurang tepat,”
jelasnya.
Ditambahkan Ujang, publik pada akhirnya akan menilai apakah pola komunikasi Bakom benar-benar membuka ruang diskusi dan menghargai kritik atau justru sebaliknya.
Tetapi nggak tahu kalau terkait dengan komunikasi di Bakom, apakah membuka ruang diskusi, menghargai kritik atau tidak. Tentu publik yang bisa menilai dan bisa menjawab,”
ucapnya.
Terkait polemik yang melibatkan Ulta Levenia Nababan, Ujang berpandangan pernyataan tersebut lebih mencerminkan pandangan pribadi. Namun, posisi Ulta sebagai bagian dari pemerintahan membuat publik dengan mudah mengaitkan pernyataan itu sebagai sikap resmi pemerintah.
Mungkin itu karena pendapat personal karena dia dari unsur pemerintah, lalu tadi disalahkan sebagai pendapat pemerintah. Saya melihatnya itu murni personal yang bersangkutan saja, kurang berkomunikasi dengan baik,”
pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Ulta Levenia Nababan menjawab kritik Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Fatimah Azzahra kepada pemerintah dengan menyamakan jas almamater UI dengan ‘daster kuning’. Sikap Ulta Levenia ini dinilai sebagai penghinaan kepadását simbol akademik.
Ulta Levenia saat ini menjabat sebagai Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang juga dikenal sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP).
