Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, setiap kebijakan negara harus dibuka kepada publik secara jujur dan dapat diuji. Karena itu, ia menggagas kabinet bayangan sebagai instrumen kontrol terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Karena seluruh kebijakan negara tidak bisa disampaikan dengan cara menipu. Sebab di sebelahnya ada menteri bayangan yang kapasitasnya sama. Kalau Anda menipu, akan langsung terbongkar. Kalau Anda tidak menguasai materi, akan terlihat,”
kata Feri Amsari kepada Owrite, Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut Feri, konsep kabinet bayangan yang sedang disiapkan akan mengadopsi mekanisme parliamentary debate atau Oxford debate, yakni mempertemukan pemerintah dengan pihak yang memiliki kapasitas setara untuk menguji setiap kebijakan secara terbuka di hadapan publik.
Kita akan mengimplementasikan, misalnya, konsep parliamentary debate atau Oxford debate yang bertujuan membangun gambaran bahwa sebuah kebijakan harus dijelaskan kepada publik terlebih dahulu,”
ucapnya.
Dalam sistem tersebut, sambung Feri, setiap menteri pemerintah akan berhadapan dengan menteri bayangan yang menguasai bidang yang sama, sehingga argumentasi pemerintah dapat diuji secara terbuka berdasarkan data dan fakta.
Kalau di parliamentary debate, ada satu meja. Di satu sisi duduk anggota parlemen bersama anggota kabinet pemerintah. Di sisi lain duduk oposisi bersama kabinet bayangan atau para menteri bayangan,”
jelasnya.
Misalnya, di pemerintahan ada Menteri Keuangan. Di pihak oposisi juga ada Menteri Keuangan bayangan. Mereka berdua harus memiliki kapasitas yang kurang lebih setara,”
tambahnya.
Feri menegaskan, orang-orang yang mengisi kabinet bayangan harus memiliki kemampuan yang memadai agar mampu mengkritisi sekaligus menguji argumentasi pemerintah secara objektif.
Artinya, orang-orang yang mengisi posisi itu memang harus pintar. Nah, itu salah satu hal yang ingin kami lakukan,”
tegasnya.
Menurutnya, kemungkinan pemerintah tidak akan bersedia hadir dalam forum debat tersebut. Namun, hal itu tidak akan menghentikan upaya membangun tradisi pengawasan terhadap kebijakan publik.
Walaupun dengan kesadaran bahwa pemerintah kemungkinan besar tidak akan bersedia hadir. Untuk apa juga melayani kabinet bayangan? Karena itu kami memodifikasi konsepnya,”
katanya.
Feri mengungkapkan, dirinya pernah mengajak Menteri Pertanian untuk berdebat secara terbuka mengenai kebijakan pangan dengan menggunakan data, bukan sekadar menunjukkan kondisi di lapangan.
Awalnya kami berpikir, kalau memang ada anggota kabinet pemerintah yang ingin berdebat mengenai program-programnya, ayo saja. Misalnya ketika saya mengkritik soal pangan. Saya pernah mengatakan, ayo Menteri Pertanian datang. Kita buka data bersama. Kita debatkan. Bukan mengajak datang ke sawah. Karena datang ke sawah tidak bisa mengubah data,”
bebernya.
Karena peluang dialog langsung dengan pemerintah dinilai kecil, Feri mengatakan kabinet bayangan akan lebih banyak melibatkan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana kebijakan negara seharusnya dirumuskan sekaligus membuka ruang kritik terhadap pemerintah.
Nah, karena kemungkinan itu tidak terjadi, maka kami akan mengundang masyarakat untuk menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah kebijakan dibuat,”
ungkapnya.
Masyarakat nanti boleh bertanya. Dengan begitu, kita bisa mengkritisi program-program pemerintah dan membangun fungsi oposisi yang saat ini hilang, atau setidak-tidaknya dihilangkan oleh kekuasaan,”
tutup Feri.
