Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan kabinet pemerintahan tidak memerlukan lebih dari 100 menteri dan kepala lembaga.
Dia membandingkan dengan 14 menteri dan 1 juru bicara dalam Kabinet Bayangan cukup untuk mengelola negara secara efektif.
Saat ini ada 15 orang. Kami percaya, 15 orang kalau dibentuk dengan benar, negara ini bisa diurus dengan segala perangkat pemerintahan,”
kata Feri Amsari kepada Owrite, Minggu, 26 Juli 2026.
Feri mengatakan gagasan tersebut menjadi salah satu konsep yang ingin ditunjukkan melalui Kabinet Bayangan.
Ukuran kabinet, kata Feri, tidak ditentukan oleh banyaknya menteri, melainkan efektivitas kerja birokrasi yang berada di bawah masing-masing kementerian.
Kalau pemerintahan sungguhan, kabinet sungguhan, ya, begitu. Kalau hanya 15 menteri, anak buahnya tetap banyak. Lalu buat apa harus ada 110 sampai 112 orang? Kira-kira begitu gambarannya,”
ucapnya.
Ia menjelaskan kabinet bayangan yang sedang disiapkan tidak hanya bertujuan mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi juga menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Tetapi kami sedang berpikir bahwa kerja-kerja kabinet ini tidak sekadar menceritakan gagasan mengenai apa yang seharusnya dikerjakan pemerintah terhadap sebuah persoalan,”
jelas dia.
Kabinet Bayangan juga akan melibatkan masyarakat dalam berbagai program yang dapat menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan publik bisa dilakukan secara efektif apabila dikelola dengan baik.
Kami juga sedang memikirkan bagaimana bersaing dengan pemerintah, tetapi melibatkan publik,”
beber Feri.
Sebagai contoh, ia menyebut penanganan kerusakan hutan skala kecil yang berpotensi menimbulkan bencana dapat dilakukan melalui kolaborasi masyarakat dengan menggalang bibit pohon dan melakukan penghijauan secara bersama-sama.
Misalnya, kalau ada hutan yang rusak dan skalanya kecil, tetapi bisa menyebabkan bencana. Mungkin kementerian berpikir, ‘Kalau kami bersama publik mengumpulkan sumbangan bibit lalu membuat hutan baru’,”
ucap dia.
Feri menegaskan tujuan utama gagasan tersebut adalah menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif apabila didukung niat yang baik, birokrasi yang bekerja, serta partisipasi masyarakat.
Supaya kami (Kabinet Bayangan) bisa menunjukkan bahwa tugas negara itu sebenarnya bisa dilakukan. Kalau niatnya benar, fasilitas ada, anggaran ada, tenaga ada, birokrasi siap berjalan,”
terang Feri.
Ia berharap inisiatif tersebut dapat menjadi dorongan moral bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Kami ingin memberi gambaran bahwa kalau rakyat kompak, publik juga bisa membangun tata kelola sendiri, walaupun dalam skala sederhana. Tujuannya untuk menyentil pemerintah. Ayo, bangun dong!”
tutup Feri.
Apa itu Kabinet Bayangan?
Kabinet Bayangan ialah platform masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintah dan memproduksi alternatif kebijakan. Mengadopsi prinsip shadow cabinet yang sudah mapan di Inggris, Australia, dan Kanada, lalu diadaptasi untuk konteks Indonesia hari ini. Wadah kolaborasi lintas elemen: akademisi, aktivis, teknokrat, jurnalis, serikat pekerja, hingga organisasi perempuan dan lingkungan.
Fungsi pengawasan parlemen sedang lumpuh. Koalisi pemerintah terlalu besar, oposisi nyaris tak terdengar, checks and balances macet. Saat kanal formal buntu, masyarakat sipil harus mengisi kekosongan—dengan analisis cepat, kredibel, dan berbasis data.
Inisiator adalah koalisi masyarakat sipil lintas sektor. Dipanitiai oleh Feri Amsari dan Ahmad Jilul QF (Masyarakat Transparansi Indonesia).
