Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti rapat Komisi II DPR RI dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Kementerian Dalam Negeri di tengah reses, Kamis, 30 Juli 2026
Menurut Dasco, rapat membahas berbagai persoalan daerah mulai dari kondisi fiskal, inflasi, pembangunan daerah, dana bagi hasil, remunerasi hingga berbagai usulan yang akan diteruskan kepada pemerintah.
Juga membahas beberapa hal termasuk inflasi daerah, kemudian pembangunan daerah, dan kemudian dana bagi hasil, remunerasi, dan juga usulan-usulan kepada pemerintah melalui Komisi II DPR,”
kata Dasco di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.
Selain persoalan fiskal, DPR juga kembali menyoroti nasib Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini jadi keluhan banyak pemerintah daerah. Hal itu termasuk beban anggaran untuk penggajiannya.
Dasco mengatakan DPR sebelumnya sudah membahas persoalan tersebut bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menurut dia, pembahasan itu difokuskan pada penataan ulang mekanisme pengangkatan PPPK.
Ya, juga tadi termasuk soal PPPK yang sebenarnya kita sudah bahas dengan MenPAN-RB dan Mendagri untuk kemudian diatur lagi tata kelolanya untuk ke depan,”
ujar politikus Partai Gerindra itu.
Menurut Dasco, selama ini pengangkatan aparatur kerap dilakukan setelah pelaksanaan pilkada. Kondisi itu, kata dia, perlu dievaluasi agar kewenangan kepala daerah dalam merekrut pegawai tak memicu penumpukan honorer maupun PPPK paruh waktu.
Ini juga mungkin perlu kita benahi tata kelolanya. Supaya kemudian tidak terjadi penumpukan-penumpukan honorer atau PPPK paruh waktu yang kemudian ada di daerah-daerah,”
kata Dasco.
