Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 mengalami penurunan. Namun, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk RI justru mengalami kenaikan.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud mengatakan per Maret 2026 jumlah penduduk miskin sebanyak 22,93 juta orang atau turun 0,43 juta orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang.
Pada Maret 2026 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan bulan September 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 mencapai 8,07 persen atau turun sebesar 0,18 persen poin dibandingkan September 2025,”
ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Kriteria Pengeluaran Masyarakat Miskin
BPS juga menetapkan garis kemiskinan nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan pada Maret 2026. Angka ini naik 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.
Garis kemiskinan perlu diterjemahkan dalam konteks rumah tangga, sebab, pada umumnya pengeluaran dilakukan secara bersama dalam satu rumah tangga seperti sewa rumah, listrik, hingga konsumsi beras,”
tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa pada Maret 2026, rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,62 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866.
Angka ini berbeda antar provinsi, bergantung pada tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di setiap provinsi,”
jelasnya.
Berdasarkan Wilayah
Berdasarkan wilayah, pada Maret 2026 tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 10,67 persen atau lebih tinggi dibandingkan perkotaan 6,34 persen. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan baik di pedesaan maupun perkotaan dibandingkan September 2025.
Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penurunan paling dalam terjadi di Pulau Jawa, yakni sebesar 0,21 persen poin.
Meski demikian, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa mencapai 12,02 juta orang atau 52,42 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Sementara itu, Pulau Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskin paling sedikit, yakni 870 ribu orang atau sekitar 3,79 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia.
Ketimpangan Naik
Adapun BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio gini (Gini Ratio) mengalami kenaikan tipis pada Maret 2026. Rasio gini tercatat 0,368, naik dibandingkan 0,363 pada September 2025.
Pada bulan Maret 2026, ketimpangan di Indonesia tercatat 0,368 atau naik 0,005 poin dari September 2025,”
ujar Edy.
Berdasarkan paparannya, rasio gini nasional sempat berada di level 0,384 pada Maret 2021, kemudian turun menjadi 0,381 pada September 2021. Angka tersebut kembali naik menjadi 0,384 pada Maret 2022 sebelum turun ke 0,381 pada September 2022.
Pada Maret 2023, rasio gini meningkat menjadi 0,388, yang merupakan level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Setelah itu, ketimpangan kembali menurun menjadi 0,379 pada Maret 2024 dan sedikit naik menjadi 0,381 pada September 2024.
Selanjutnya, rasio gini membaik hingga mencapai 0,375 pada Maret 2025 dan 0,363 pada September 2025, sebelum kembali meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026.
Dilihat berdasarkan wilayah, ketimpangan di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Pada Maret 2026, rasio gini di perkotaan mencapai 0,387, naik dari 0,383 pada September 2025, dan di pedesaan rasio gini naik tipis menjadi 0,296 dari 0,295 pada periode yang sama.
Adapun nilai rasio gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran yang semakin besar.
