Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Bareskrim Polri telah menetapkan adik wakil presiden ke 10 & 12 Jusuf Kalla, Halim Kalla (HK) sebagai tersangka korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 2008-2018.
Meski telah ditetapkan menjadi tersangka, Polri hingga kini tak kunjung melakukan penahanan terhadap Halim Kalla.
Wadir Penindakan Kortas Tipikor Polri, Kombes Pol Bhakti Eri Nurmansyah mengaku pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti dugaan korupsi HK sebelum ditahan. Termasuk meminta keterangan Halim sebagai tersangka nantinya.
Kita masih memperkuat dari keterangan saksi dokumen data dan sebagainya dan nantinya kita akan memanggil Tersangka dan kemudian apabila dibutuhkan bisa saja kita lakukan tindakan penahanan,” kata Bhakti kepada wartawan di kantornya, Selasa (21/10/2025).
Hingga kini sudah ada 65 orang saksi telah dimintai keterangan guna memperkuat alat bukti yang sudah dikantongi penyidik Kertas Tipikor Polri. Bhakti juga menegaskan penyidik tidak akan berhenti pada korupsi yang menjerat Halim Kalla.
Ya terus kita kembangkan ya. Jadi perlu diketahui oleh rekan-rekan bahwa memang aset tracing begitu kira-kira dan nanti bermuara kepada aset recovery itu merupakan satu bagian dari penyidikan,” terang dia.
Rencananya, polri akan men-split berkas masing-masing tersangka yang totalnya ada empat orang.
Diberitakan sebelumnya, Halim Kalla ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan mantan Direktur PLN Fahmi Mochtar (FM) dan dua pihak swasta lainnya.
Tanggal 3 Oktober 2025, kita telah menetapkan 4 tersangka, yang pertama, tersangka FM selaku Dirut PLN periode 2008-2009. Kemudian yang kedua, kita telah menerapkan tersangka HK selaku Presiden Direktur PT BRN. Yang ketiga, kita telah menetapkan tersangka inisial RR selaku dirut PT BRN dan yang keempat, telah menetapkan tersangka inisial HYL selaku dirut PT Praba,” ujar Kakorta Tipikor Mabes Polri, Irjen Pol Cahyono Wibowo saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/10/2025).
Cahyono menerangkan pembangunan PLTU 1 Kalimantan Barat ditujukan di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008- 2018.
Namun sejak awal perencanaan pembangunan tersebut diduga telah terjadi kongkalikong antara PT PLN dengan pihak swasta
Ada permufakatan di dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan, setelah dilakukan kontrak, kemudian ada pengaturan-pengaturan,” ucap Cahyono.
Pada akhirnya proyek pembangunan PLTU tersebut berakhir mangkrak dari target yang semestinya tahun 2012 dimana pihak swasta mengaku tidak menyanggupi kelanjutan proyek.
Berdasarkan perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI negara diduga mengalami kerugian hingga mencapai Rp1,350 Triliun.
Akibat dari pekerjaan itu ini pembangunannya mangkrak sampai dengan saat ini dan sudah dinyatakan total loss oleh BPK. Kemudian untuk kerugian keuangan negaranya ini sekitar 62.410.523 USD. Jadi 64.410.523 USD dan Rp323.199.898.518.” beber Cahyono.
Meski demikian, para tersangka hingga saat ini masih belum dilakukan penahanan dan masih dilakukan pengembangan oleh pihak penyidik.
Untuk Halim Kall Cs disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
