DPR Bongkar Fakta Mengejutkan! Hanya 30 Persen Daerah di Indonesia yang Fiskalnya Kuat

Skema Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) kembali jadi sorotan di Gedung parlemen, Senayan. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Taufan Pawe menilai ketergantungan daerah terhadap dana pusat masih sangat tinggi dan berdampak langsung pada kualitas layanan publik.

Dalam rapat bersama pemerintah, Taufan menyampaikan persoalan TKD bukan sekadar teknis anggaran. Namun, menyangkut hidup mati kondisi fiskal daerah.

Masalah Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) ini adalah isu yang sangat serius karena menentukan hidup matinya kekuatan fiskal daerah,”
kata Taufan dalam rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) bersama Badan Anggaran DPR RI pada Selasa, 23 Juni 2026.

Baca juga:

Bahas TKD 2027, Banggar DPR: Wilayah 3T Sering Disebut Tapi… Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti penanganan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar…

Komisi Ojol Resmi Ditekan Delapan Persen, Efektif Mulai 1 Juli… Polemik potongan komisi pengemudi ojek online akhirnya menemui titik terang. Wakil Ketua…

Saking Lamanya Konflik Lahan di OKU Timur, Petani Bosan Bolak-balik… Konflik agraria antara warga Desa Mulyajaya dan Campang Tiga Ulu, Kabupaten OKU…

Ia mengungkapkan kondisi kapasitas fiskal daerah di Indonesia masih timpang. Dari total 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota, hanya sebagian kecil yang benar-benar mandiri secara fiskal.

Baru sekitar 30 persen daerah yang memiliki kapasitas fiskal kategori kuat,”
ujarnya.

Pun, realita di lapangan, Taufan mengaku menerima banyak keluhan kepala daerah saat kunjungan kerja maupun reses di daerah pemilihannya, Sulawesi Selatan II.

Menurut dia, keluhan yang muncul hampir seragam yakni terkait pemotongan TKD dari pusat membuat sejumlah program pelayanan publik tersendat.

Namun, ia juga menyoroti adanya perbedaan respons antar kepala daerah dalam menghadapi keterbatasan anggaran tersebut. Menurutnya, ada yang mampu beradaptasi. Tapi, ada juga yang justru pasrah.

Marak OTT Kepala Daerah, Guru Besar IPDN Usul Format Baru Pengawasan Internal

Ia membagi dua pola sikap tersebut yakni kepala daerah inovatif adalah daerah yang memiliki semangat tinggi untuk tetap berinovasi melakukan pembangunan. Meskipun kondisi struktur APBD dan kemampuan fiskalnya sangat terbatas.

Sebaliknya, kepala daerah pasif adalah daerah yang hanya duduk diam dan bertumpu 100 persen pada dana transfer dari APBN pusat.

Menurut Taufan, tipe pasif inilah yang kerap menjadikan penyesuaian anggaran pusat sebagai alasan mandeknya pembangunan di daerah.

Baca juga:

Pengamat Ungkap Fakta Pahit B50: Harga Biodiesel Kalah dari Solar,… Kebijakan mandatori biodiesel B50 yang mulai diterapkan pemerintah pada 1 Juli 2026…

Sindir PSI, PKB: Gak Ada Angin, Gak Ada Hujan Kok… Wacana mendorong Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka…

Mahasiswa Ancam Turun ke Jalan Lagi, DPR: Yang jadi Komitmen… DPR RI angkat suara terkait ancaman aksi lanjutan mahasiswa yang akan turun…

Di sisi lain, ia menyatakan dukungan terhadap skema Dana Insentif Fiskal sebagai instrumen dorongan kinerja daerah. Namun ia menekankan, skema ini tidak boleh sekadar formalitas.

Dana insentif ini harus dijadikan alat pemicu sekaligus indikator penilaian yang ketat bagi pemerintah pusat,”
ujarnya.

Ia menegaskan, insentif seharusnya hanya diberikan kepada daerah yang benar-benar mampu meningkatkan kinerja, inovatif, serta berani memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bukan sekadar bergantung pada transfer pusat.