Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat rapor merah dalam survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO). Versi temuan IPO, Airlangga jadi menteri dengan persepsi kinerja positif paling rendah di Kabinet Merah Putih, hanya 3 persen.
Menanggapi jebloknya persepsi kinerja Airlangga, Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan Media Wahyudi Askar mengatakan belum bisa menilai secara spesifik hasil survei tersebut. Alasan Media karena dirinya belum melihat detail metodologi yang digunakan IPO.
Namun, ia menilai persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi. Pun, dari sejumlah survei lain juga menunjukkan penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Jika melihat bagaimana penilaian publik terhadap ekonomi hari ini, sebetulnya sudah tergambar dari beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga yang lebih kredibel bahwa tingkat keterpercayaan publik terhadap Pak Prabowo mengalami penurunan signifikan. Dan, salah satunya karena faktor ekonomi,”
kata Media kepada Owrite, Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurut Media, kinerja ekonomi tidak cukup hanya melihat kemampuan pemerintah menyampaikan kebijakan kepada publik. Ada sejumlah aspek yang harus diuji mulai dari dampak kebijakan, pencapaian target, efektivitas penggunaan anggaran, integritas hingga kepemimpinan.
Mengenai kinerja, ada banyak dimensi yang bisa dilihat. Setidaknya kita bisa melihat dimensi policy impact. Kemudian, pencapaian dari target, value for money, integritas, dan juga kepemimpinan,”
ujar Media.
Dari aspek itu, Media menilai persoalan utama ekonomi pemerintah justru terletak pada kesenjangan antara angka makro yang disampaikan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat.
Dari banyak aspek di bidang ekonomi tersebut, kita melihat hari ini publik disuguhkan pada polesan-polesan angka,”
kata Media.
Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran 5 persen. Menurutnya, capaian tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan telah dirasakan secara merata.
Misalkan kemarin BPS merilis bahwa pertumbuhan ekonomi 5 persen, tetapi jika kita lihat lebih detail, pembangunan ekonomi kita hari ini banyak dinikmati oleh kelas atas,”
ujarnya.
Media bahkan menilai persoalan ketimpangan semakin menjadi perhatian. Ia merujuk pada data BPS yang menurutnya menunjukkan ketimpangan ekonomi mengalami peningkatan.
Buktinya apa? Jika kita menggunakan data BPS juga, ketimpangan ekonomi itu makin meningkat. Jadi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin,”
katanya.
Menurut Media Wahyudi, sejumlah kebijakan pemerintah berpotensi memperlebar persoalan tersebut apabila tidak dikelola secara akuntabel.
Ia menyoroti program andalan era pemerintahan Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes), proyek strategis nasional (PSN), hingga food estate.
Salah satu penyebab peningkatan ketimpangan ekonomi ini adalah banyaknya kebijakan ekonomi pemerintah hari ini yang berpihak kepada pemburu rente, khususnya MBG, Kopdes, serta program-program ambisius lainnya seperti PSN, food estate,”
tuturnya.
Dia menyinggung dalam program pemerintahan Prabowo itu diduga melibatkan perusahaan-perusahaan besar atau kroni penguasa.
Media menilai persoalannya bukan sekadar besar kecilnya anggaran. Namun, bagaimana uang negara itu berputar dan siapa yang paling banyak mendapatkan manfaat.
Imbas dari program-program besar yang tidak dikelola secara akuntabel ini adalah kue ekonomi, dalam hal ini APBN banyak dinikmati justru oleh orang-orang yang memiliki konflik kepentingan, sehingga uangnya tidak berputar di bawah,”
katanya.
Survei terbaru IPO dilakukan dalam kurun Waktu 27 Juli hingga 3 Agustus 2026. Dalam surveinya, IPO melibatkan 1.200 responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling.
Tingkat kepercayaan dalam survei 95 persen dengan margin of error sekitar ±2,9 persen.
