Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Faisal Sallatalohy menilai rangkaian kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah belum menunjukkan program ekonomi konkret untuk menyelesaikan persoalan rakyat.
Menurut Faisal, kunjungan itu berisiko hanya menjadi safari politik untuk membangun citra jika tak diikuti program, anggaran, target, dan hasil yang bisa dirasakan langsung rakyat.
Banyaknya kunjungan Gibran Rakabuming Raka ke berbagai daerah, hanya sebatas safari politik pencitraan. Sementara, persoalan ekonomi rakyat tetap dibiarkan tanpa solusi konkret,”
kata Faisal saat dihiubungi Owrite, Rabu, 12 Agustus 2026.
Dia mengatakan posisi Wakil Presiden semestinya tak berhenti pada kunjungan, dialog dengan masyarakat, maupun penyampaian narasi pembangunan.
Bagi Faisal, kehadiran Gibran yang mewakili pemerintah ke daerah harus dibarengi program ekonomi yang terukur dan memiliki dampak nyata.
Tetapi membawa program yang terukur, anggaran yang jelas, target yang konkret dan hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat,”
jelasnya.
Dikatakan Faisal, kunjungan pejabat ke daerah tidak otomatis menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat.
Ia menilai pemerintah harus mampu menerjemahkan agenda kunjungan menjadi kebijakan yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rakyat.
Safari politik bukan kebijakan ekonomi, kunjungan bukan penciptaan lapangan kerja dan pencitraan bukan kesejahteraan,”
ujar Faisal
Faisal menyoroti sejumlah sektor yang menurutnya seharusnya menjadi sasaran konkret dari kunjungan Wakil Presiden ke daerah. Di antaranya penguatan UMKM, industri daerah, pertanian, nelayan, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan tanpa kebijakan konkret di sektor-sektor tersebut, frekuensi kunjungan ke berbagai daerah tidak cukup untuk menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjawab persoalan ekonomi rakyat.
Jika Gibran terus berkeliling tetapi tidak mampu mengubah kunjungan itu menjadi kebijakan yang memperkuat UMKM, industri daerah, pertanian, nelayan, lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, maka kunjungan tersebut hanya sebatas kamuflase politik untuk pencitraan dan elektabilitas,”
imbuhnya.
