PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) berencana mengelola transportasi yang memudahkan masyarakat mengunjungi Kepulauan Seribu. Rencana ini akan dimulai di 2027 nanti.
Nantinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengalihkan pengelolaan transportasi laut yang sebelumnya berada di bawah naungan Dinas perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ke PT Transjakarta.
Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara pada Senin, 10 Agustus 2026.
Saya memutuskan untuk mengelola transportasi dari Jakarta daratan ke Kepulauan Seribu, itu akan dikelola oleh Transjakarta,”
ujar Pramono dikutip dari Berita Jakarta, Rabu 12 Agustus 2026.
Rencana ini tak hanya menyangkut pergantian pihak yang mengelola transportasi. Pemprov DKI juga akan menyiapkan sistem layanan yang lebih terintegrasi untuk menghubungkan Jakarta daratan dengan wilayah kepulauan.
Saat ini, Pemprov DKI masih mematangkan mekanisme dan sejumlah regulasi sebelum kebijakan ini berjalan. Penyesuaian itu mencakup Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub), serta aturan mengenai tarif.
Nanti mekanismenya sedang dimatangkan karena harus mengubah Perda, Pergub, dan nanti berapa tarifnya,”
ungkapnya.
Pengalaman Transjakarta
Pramono menilai pengalaman Transjakarta dalam mengelola transportasi publik di lima wilayah administrasi Jakarta, serta jumlah pengguna Transjakarta yang terus meningkat inilah yang membuatnya dipercaya untuk melayani transportasi menuju Kepulauan Seribu.
Menurut Pramono, peningkatan jumlah penumpang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Transjakarta. Atas pertimbangan ini, Pramono menilai Transjakarta dapat mengelola transportasi menuju Kepulauan Seribu secara lebih efisien.
Selain itu terkait dengan tarif, Pramono memastikan pemerintah akan menetapkan tarif yang lebih terjangkau setelah pengelolaan beralih.
Yang pasti tarifnya akan lebih murah kalau dikelola secara profesional seperti apa yang dilakukan saat ini di Transjakarta,”
ujar Pramono.
Anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyambut baik keputusan tersebut.
Ia menilai pengalihan pengelolaan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesetaraan layanan transportasi bagi warga Kepulauan Seribu.
Transportasi Laut Terintegrasi
Namun, Fahira meminta Pemprov DKI tidak berhenti pada pergantian pengelola. Ia mendorong Transjakarta bisa membangun sistem transportasi laut yang terintegrasi.
Fahira mengusulkan konsep “JakLingko Laut” yang menghubungkan rute Jakarta daratan dengan layanan transportasi antarpulau.
Konsep ini dapat mencakup kapal pengumpan, jadwal perjalanan yang tetap, sistem tiket terpadu, serta koneksi dengan bus Transjakarta, Mikrotrans, KRL, MRT, dan LRT.
Warga harus dapat berpindah dari pulau ke sekolah, rumah sakit, pasar, atau tempat kerja dengan satu sistem perjalanan yang mudah dipahami,”
ujar Fahira dikutip dari laman MPR.
Fahira juga meminta pemerintah memberikan prioritas kepada warga Kepulauan Seribu antara lain pemegang KTP Kepulauan Seribu, pelajar, pasien dan pendamping, pekerja, serta pelaku usaha lokal.
