Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap tak produktif dan mengalami kerugian. Ia menyinggung perusahaan BUMN yang memanipulasi laporan keuntungan.
Terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus tapi laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya,”
kata Prabowo dalam pidato saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat 14 Agustus 2026.
Prabowo mendapat laporan ada BUMN yang memiliki anak perusahaan. Bahkan, dari perusahaan pelat merah itu memiliki cucu hingga cicit perusahaan BUMN.
Ini luar biasa. Saya mengira BUMN ada 300 atau 400. Ternyata 1.704,”
tuturnya.
Prabowo menyampaikan persoalan di tubuh BUMN akan segera dibereskan agar betul-betul memberikan nilai tambah untuk rakyat.
Bentuk Pengadilan Ad Hoc
Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah berencana membentuk pengadilan ad hoc khusus mengusut petinggi-petinggi BUMN. Khususnya direksi yang sudah menjabat lama.
Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk bisa kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,”
jelas Prabowo.
Lebih lanjut, dia berencana beri amnesti khusus bagi pihak BUMN yang mengakui kesalahannya. Meski begitu, ia menyerahkan kepada MPR dan DPR mengenai keputusan opsinya itu.
Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang taubat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui,”
tutur Prabowo.
290 BUMN Ditutup
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut melaporkan sudah menutup 290 BUMN dalam rangka restrukturisasi perusahaan milik negara.
Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN,”
katanya.
Kata dia, nanti akan ada 750 BUMN menyusul ditutup dan dileburkan hingga akhir 2026. Adapun BUMN yang ditutup itu adalah perusahaan negara yang tak produktif dan tak bisa memberikan nilai tambah kepada negara.
Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,”
jelas Prabowo.
Dia mengklaim dengan merampingkan BUMN bisa menghemat biaya overhead hingga Rp50 triliun. Penghematan itu terdiri dari gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, sewa mobil, hingga perjalanan dinas.
Target kita Desember 31, target kita harus menghemat Rp70 triliun lebih,”
tutur Prabowo.
Sementara, untuk anggaran dari perampingan BUMN, bisa dialokasikan kebutuhan masyarakat seperti perbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah rakyat.
Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi,”
ujar Prabowo.
