Pemerintah Indonesia terus mempercepat upaya penanganan darurat dan pemulihan setelah gempa bumi berkekuatan M 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Komitmen tersebut kembali ditegaskan di sela-sela pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Senin 17 Agustus 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kehadiran jajaran pemerintah pusat di NTT sejak awal bencana menunjukkan keseriusan dalam mendampingi masyarakat yang terdampak gempa.
Menurut Pratikno, pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan kondisi di lapangan, tetapi juga membahas langkah-langkah untuk mempercepat proses pemulihan.
Sejak hari pertama kejadian, kita sudah berada di NTT untuk meninjau lapangan dan membahas percepatan pemulihan,”
ujar Menko PMK Pratikno usai mengikuti Upacara Bendera HUT ke-81 RI di Ruteng, Senin 17 Agustus 2026.
Pratikno menjelaskan bahwa penanganan bencana dilakukan secara terpadu di sejumlah wilayah yang terdampak. Pemerintah membagi tugas untuk memastikan bantuan dapat segera menjangkau daerah yang membutuhkan.
Distribusi logistik antara lain diarahkan menuju Kecamatan Reo di Manggarai. Pemerintah juga berupaya menembus wilayah yang sulit dijangkau, termasuk Kecamatan Palue di Kabupaten Sikka.
Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, Satuan Tugas (Satgas) DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan. Komunikasi dilakukan secara langsung maupun melalui konferensi video untuk memastikan proses tanggap darurat berjalan efektif.
BNPB Salurkan Bantuan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung penanganan gempa di NTT.
Posko Nasional yang berada di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi salah satu pusat pengumpulan dan distribusi bantuan logistik.
Sebanyak 50.000 paket bantuan dari Presiden RI juga telah disiapkan untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Bantuan tersebut kemudian didistribusikan melalui dua posko utama di NTT, yaitu Posko Labuan Bajo dan Posko Maumere.
Posko Utama Labuan Bajo bertugas mendukung kebutuhan wilayah Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada.
Sementara itu, Posko Maumere menangani distribusi bantuan untuk Kabupaten Sikka, Ende, dan Nagekeo.
Pembagian wilayah tersebut dilakukan untuk mempercepat penyaluran logistik sekaligus memastikan bantuan dapat menjangkau daerah terdampak secara lebih terarah.
Kendala Geografis
Kondisi geografis NTT yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam proses distribusi bantuan. Karena itu, BNPB bersama unsur gabungan menyiapkan berbagai moda transportasi.
Untuk jalur udara, sebanyak enam pesawat ditempatkan di Labuan Bajo dan lima pesawat lainnya disiagakan di Maumere. Sejumlah helikopter juga disiapkan untuk mendukung kebutuhan evakuasi medis dalam kondisi darurat.
Di jalur darat, truk-truk berukuran besar dikerahkan untuk mengangkut logistik dari titik utama menuju wilayah distribusi. Sementara untuk jalur laut, pemerintah mengoperasikan kapal Pelni dan kapal feri guna mendukung pengiriman bantuan menuju kawasan kepulauan, termasuk Pulau Palue.
BNPB juga menyampaikan perkembangan terbaru mengenai dampak gempa. Hingga Senin 17 Agustus 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 54 jiwa.
Sementara itu, proses pendataan terhadap korban luka masih berlangsung dan dapat berubah seiring dengan pembaruan informasi dari lapangan.
Selain korban jiwa, pemerintah juga terus melakukan pendataan kerusakan bangunan dan fasilitas umum di berbagai wilayah terdampak.
Suharyanto meminta pemerintah daerah melakukan pendataan kerusakan secara bertahap dan terperinci. Data tersebut harus mencakup identitas serta alamat korban atau pemilik bangunan terdampak agar proses penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Pemerintah daerah juga diminta tidak menunggu seluruh proses pendataan selesai sebelum memulai perbaikan.
Pendataan rumah masyarakat yang rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat menjadi prioritas utama kami. Kerusakan fasilitas umum seperti kantor bupati menjadi prioritas berikutnya setelah pemukiman warga terpenuhi,”
ujar Suharyanto.
Menurut Suharyanto, langkah tersebut diperlukan agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Bangunan yang datanya sudah dinyatakan valid dapat langsung masuk dalam tahap penanganan.
Pendataan tidak perlu menunggu selesai semua, begitu ada data valid yang masuk, perbaikan langsung kita proses agar penanganan berjalan lebih cepat,”
tukasnya.
