Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno merespons perihal program Motor Listrik Nasional (Molinas) yang ia anggap berpeluang besar untuk mendorong transformasi industri otomotif Indonesia. Namun, program tersebut tidak hanya dimaknai sebagai penggantian motor berbahan bakar bensin.
Di tengah tingginya angka kecelakaan sepeda motor dan persoalan kemacetan di kawasan perkotaan, Molinas perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi transportasi nasional yang lebih luas. Program tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat industri kendaraan nasional sekaligus menghadirkan moda transportasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Harga Jadi Tantangan
Dikutip pada Selasa, 18 Agustus 2026, Djoko berpendapat salah satu tantangan utama Molinas adalah persoalan harga. Produk Molinas harus berhadapan dengan kendaraan asal China yang selama ini unggul dalam rantai pasok dan kapasitas produksi.
Produsen China mampu memanfaatkan skala ekonomi sehingga dapat menawarkan kendaraan dengan harga yang kompetitif. Meski demikian, kondisi tersebut juga dapat menjadi peluang bagi industri dalam negeri untuk membangun keunggulan.
Keterlibatan insinyur Indonesia dalam proses desain dan manufaktur dapat menghasilkan kendaraan yang lebih sesuai dengan kondisi geografis, kebutuhan mobilitas, serta kemampuan daya beli masyarakat.
“Pengembangan desain dan manufaktur oleh insinyur dalam negeri membuka ruang bagi penyesuaian spesifikasi yang lebih tepat sasaran dengan kondisi geografis dan daya beli masyarakat Indonesia,”
kata Djoko.
Apabila insentif kendaraan nasional dapat diterapkan dengan tepat, biaya operasional motor listrik yang relatif rendah juga berpotensi membantu produk nasional membangun harga kompetitif, khususnya untuk konsumen segmen menengah-bawah.
Ekosistem Jadi Penentu Daya Saing
Persaingan motor listrik tidak hanya bergantung pada harga kendaraan. Kekuatan sebuah merek juga sangat dipengaruhi oleh ekosistem yang mendukung produk tersebut.
Ekosistem itu mencakup ketersediaan baterai, stasiun pengisian dan penukaran baterai, suku cadang, bengkel, hingga layanan purna jual.
Maka, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu pekerjaan penting dalam pengembangan Molinas. Semakin banyak komponen utama yang diproduksi di Indonesia, semakin kuat pula fondasi industri motor listrik nasional.
“Keunggulan merek nasional akan bergantung pada seberapa jauh integrasi Tingkat Komponen Dalam Negeri, khususnya lokalisasi produksi baterai dan komponen inti lain,”
ujar Djoko.
Jaringan layanan purna jual juga menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Ketersediaan suku cadang dan kepastian layanan dalam jangka panjang dapat menjadi keunggulan bagi merek nasional ketika bersaing dengan produk asing.
Merek lokal berkesempatan untuk membangun jaringan servis yang luas, memastikan ketersediaan komponen, serta memberikan jaminan layanan purna jual kepada konsumen.
Produk China Jadi Tantangan Besar
Namun, upaya membangun industri motor listrik nasional tidak akan mudah. Produk China sudah memiliki ekosistem manufaktur dan rantai pasok yang sangat kuat.
China saat ini menguasai lebih dari 70 persen rantai pasok kendaraan listrik global. Kondisi tersebut membuat industri Indonesia harus menghadapi tantangan mulai dari harga, teknologi, komponen hingga skala produksi.
Dalam situasi tersebut, dukungan pemerintah melalui kebijakan insentif dinilai memiliki peran penting. Djoko berkata insentif pemerintah tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen untuk menekan harga jual kendaraan listrik.
Insentif juga diperlukan untuk memberikan ruang kepada industri nasional agar dapat berkembang pada tahap awal.
“Insentif pemerintah bukan sekadar kebijakan pelengkap, melainkan faktor kunci yang menentukan apakah Program Motor Listrik Nasional mampu bersaing secara komersial dan mendorong migrasi massal masyarakat dari motor bensin,”
jelas Djoko.
Intervensi pemerintah dinilai masih dibutuhkan selama industri berada dalam masa transisi. Namun, tujuan akhir bukanlah menciptakan ketergantungan terhadap subsidi, melainkan membantu industri mencapai skala produksi, mengembangkan teknologi, dan membangun ekosistem yang kuat.
“Insentif tidak hanya berfungsi menurunkan harga agar terjangkau oleh daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen proteksi terarah agar industri kendaraan listrik nasional dapat tumbuh, membangun kemandirian teknologi, dan pada akhirnya mampu berdiri mandiri tanpa bergantung pada subsidi di masa depan,”
tutur Djoko.
Tidak Otomatis Atasi Kemacetan
Elektrifikasi kendaraan juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kemacetan di kota-kota besar. Saat ini, motor masih mendominasi sekitar 75-80 persen kendaraan di perkotaan.
Jika program motor listrik hanya meningkatkan jumlah kendaraan pribadi, persoalan kepadatan lalu lintas justru berpotensi semakin kompleks. Karena itu Djoko meminta distribusi dan penggunaan motor listrik dirancang secara lebih strategis.
“Jika distribusi penjualan motor listrik tidak diatur dengan bijak, upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan tentu akan sia-sia,”
kata dia.
Ia mendorong agar pertumbuhan motor listrik lebih banyak diarahkan ke wilayah perdesaan, pulau-pulau kecil, serta daerah luar Jawa yang membutuhkan kendaraan dengan biaya operasional rendah.
Sementara di wilayah perkotaan, kebijakan transportasi tetap perlu memprioritaskan pengembangan angkutan umum massal.
Kemudian, insentif pembelian motor listrik berpotensi meningkatkan kepemilikan kendaraan pribadi jika masyarakat membeli kendaraan listrik sebagai tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama.
“Pada dasarnya, motor listrik nasional sekadar mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik, tanpa mengurangi volume kemacetan di perkotaan,”
ujar Djoko.
